TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT MENGENAI AKTA SIMULASI YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Abstract

Studi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggungjawab notaris/PPAT mengenai akta simulasi yang dibuatnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta akibat hukum terhadap jaminan kredit yang dilakukan atas dasar perjanjian simulasi dengan studi kasus putusan pengadilan nigari Wonogiri Nomor: 16 /Pdt.G/2019/PN Wng. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris/PPAT yang membuat perjanjian simulasi dihadapannya dapat dimintakan beberapa macam pertanggungjawaban antaralain meliputi tanggungjawab secara perdata, tanggungjawab secara pidana, serta tanggungjawab administrasi dan mengenai jaminan kredit yang diberikan debitur tetap sah dan mengikat karena pembuatan Akta Jual beli berkaitan dengan objek yang menjadi jaminan kredit tidak berkaitan dengan hukum.

This study was conducted to analyze and identify the responsibilities of a notary/PPAT regarding the simulation deed he made in terms of the laws and regulations as well as the legal consequences of credit guarantees made based on a simulation agreement with a study case of the Wonogiri court decision Number: 16 /Pdt.G/2019 /PNWng. The research method used is normative legal research by utilizing a statutory approach, an analytical approach and a case approach. From the analysis of the study, it explains that the Notary/PPAT who made a simulation agreement in front of Notary/PPAT could be asked for several kinds of responsibilities consist of civil liability, criminal responsibility, and administrative responsibility and regarding credit guarantees given by the debtor, it remains valid and binding because the making of the Sale and Purchase Deed is related to the object. which is a credit guarantee that is not related to the law.