PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PERMEN SEBAGAI PENGGANTI UANG KEMBALIAN

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah agar kita mengetahui bagaimana pengaturan penggantian sisa uang kembalian yang diganti dengan permen berdasarkan aturan terkait dan juga agar kita mampu memahami dan juga tahu bagaimana saja perlindungan hukum untuk konsumen yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan UndangUndang yang dilakukan dengan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan dan juga aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang terjadi dwewasa ini. Dari hasil penulisan artikel studi ini menunjukkan bahwa, dewasa ini pengembalian uang sisa pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti minimarket/supermarket yang menggunakan permen sudah sering terjadi. Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi masalah jika pembeli sebagai konsumen tidak menerimanya. Oleh sebab itu diperlukan tinjauan hukum berdasarkan aturan terkait dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang telah tercantum dalam Peraturan PerundangUndangan Nomor 8 tahun 1999.

The purpose of this study is for us to know how the arrangements for replacing the remaining change with candy based on the relevant rules and also so that we are able to understand and also know how the legal protection for consumers who receive candy as an alternative to change based on the Consumer Protection Law UUPK). This study uses a normative legal research method using a statute approach which is carried out by analyzing the Laws and Regulations and also the rules relating to provisions relating to legal issues that occur today. The results of the writing of this study article indicate that, nowadays, refunds of the remaining payments made by business actors such as minimarkets / supermarkets that use candy are common. This of course will cause deviation from the point of view of the rule of law, because this action can be a problem if the buyer as a consumer does not accept it. Therefore, it is necessary to have a legal review based on the related rules and also the Consumer Protection Law, which has been stated in the Law Number 8 of 1999.