PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK MENCAPAI NILAI MAKSIMUM

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur atas lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak mencapai nilai maksimum dan mengidentifikasi bagaimana seharusnya pemerintah menetapkan proses lelang eksekusi dan batasan dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggunganjenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan jo. Pasal 6 ayat (2) Keputusan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara memberikan hak kepada penjual untuk menentukan syarat lelang yang sifatnya khusus kemudian tidak bertentangan dengan peraturan umum lelang maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan harus dilaksanakan di KPKNL yakni pemerintah yang memiliki kedudukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelelangan eksekusi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku demikian.

The purpose of this research is to analyze legal protection for debtors for the auction of mortgage execution that does not reach the maximum value and to identify how the government should determine the execution auction process and the limits in conducting the auction for execution of mortgage rights. This type of research uses normative juridical research methods. Article 6 paragraph (2) Decree of the Minister of Finance jo. Article 6 paragraph (2) The decision of the Directorate General of Accounts Receivable and State Auction gives the seller the right to determine auction conditions which are specific in nature and do not contradict the general auction regulations or existing laws and regulations. The auction for the execution of mortgage rights must be carried out at the KPKNL, namely the government which has a position based on the provisions of the applicable laws so that the auction for execution is carried out in accordance with the applicable regulations