KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

Abstract

“Kekosongan norma mengenai ketentuan pelaksana dari akta pengikatan hibah tersebut, menyebabkan terganggunya penegakan fungsi hukum maupun keabsahan dan kekuatan hukum dari akta pengikatan hibah dalam proses hibah hak milik atas tanah, yang mana akta pengikatan hibah dalam prakteknya sangat diperlukan dalam hal-hal tertentu. Maka dari itulah perlu dikaji lebih lanjut mengenai kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu, bagaimanakah kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan dan bagaimanakah mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah sesuai peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan analisis konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui perjanjian hibah yang dibebankan hak tanggungan dan  mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah sesuai peraturan Perundang-undangan. Dan dari rumusan masalah tersebut didapatkan bahwa Kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya. Mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah belum diatur secara khusus” “dan detail oleh peraturan perundang-undangan, namun masih mengacu pada Pasal 1666 KUHPerdata yang mana hibah memenuhi unsur-unsur, ada orang yang memberikan sesuatu dengan sukarela dalam keadaan masih hidup, ada orang yang menerima, dan ada objek yang diberikan.

Kata kunci: Hibah, Akta, Hak Tanggungan.