PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA ANGKUTAN BARANG MELALUI LAYANAN OJEK ONLINE
Abstract
Ojek berbasis online adalah salah satu hasil dari perkembangan
Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ojek berbasis online menawarkan
berbagai macam pelayanan khususnya pada jasa pengangkutan barang. Dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Pasal 47 Ayat (3), Ojek berbasis online (Sepeda Motor) bukanlah salah
satu dari kendaraan bermotor umum yang artinya bukanlah salah satu dari alat
angkutan barang. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan tentang apa dasar
hukum dari pelaksanaan jasa angkutan barang melalui layanan ojek berbasis
online dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa
angkutan barang melalui ojek berbasis online. Penelitian ini bertujuan guna
mengetahui dan memahami dasar hukum dan bagaimana perlindungan
konsumen dari ojek berbasis online ini. Metode yang digunakan adalah metode
yuridis normatif. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang
Angkutan Jalan, Pasal 10 Ayat (2) menjelaskan bahwa sepeda motor dapat
digunakan demi memenuhi persyaratan teknis angkutan barang tersebut.
Kemudian pada Pasal 29 Ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, yang bertugas dalam pembinaan
penyelenggaraan mengenai perlindungan hukum yang di dapat oleh konsumen
dan juga pelaku usaha terkait penggunaan jasa angkutan barang ojek berbasis
online adalah pemerintah dengan mengacu pada asas-asas umum perlindungan
konsumen.
Kata Kunci : ojek, online, dasar, perlindungan hukum.
