KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat berdasarkan akta perjanjian jual beli. Peralihan hak dari penjual ke pembeli membutuhkan waktu sehingga demi tercapainya tujuan bersama dan adanya dasar hukum bagi kreditur sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat maka oleh Notaris/PPAT dibuatlah SKMHT yang selanjutnya disusul dengan pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka timbul masalah pertama, apakah Perjanjian Jual Beli dapat digunakan sebagai dasar dibuatnya SKMHT, kedua, bagaimana kedudukan kreditur terhadap obyek jaminan yang masih dalam proses balik nama. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian empiris dan bersifat deskriptif yaitu dilakukan dengan cara melihat dan meneliti fakta-fakta di lapangan (Field Research) tentang kedudukan SKMHT yang dibuat berdasarkan
akta perjanjian jual beli di Kantor Notaris/PPAT.
Hasil penelitian ini, pertama, Akta Perjanjian Jual Beli dapat digunakan sebagai dasar dibuatnya SKMHT yang kemudian diikuti penandatanganan Akta Jual Beli untuk dilakukan proses balik nama sertipikat. kemudian dipasang Hak Tanggungan. Dan kedua, kedudukan kreditur terhadap obyek jaminan yang masih dalam proses balik nama hingga proses penerbitan sertipikat hak tanggungan yang merupakan jaminan bank, maka oleh Notaris/PPAT mengeluarkan Cover Note yang menerangkan bahwa sertipikat (obyek jaminan) masih dalam kepengurusan balik nama yang selanjutnya dilakukan pemasangan hak tanggungan setelah selesai kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang debitur.