BATALNYA PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT. SRIKANDI

Abstract

Dalam suatu transaksi jual beli akan timbul hubungan antara pihak perusahaan pengembang dengan pihak pembeli. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, pihak perusahaan pengembang dan pihak pembeli membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan pengikatan perjanjian jual beli. Salah satu permasalahan
yang pernah terjadi yaitu mengenai pihak perusahaan pengembang melakukan pengikatan perjanjian jual beli kepada pihak lain dengan obyek yang sama dengan pihak pembeli pertama. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dengan ini akan dibahas mengenai alasan-alasan batalnya pengikatan perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh PT. Srikandi serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengikatan perjanjian jual beli tersebut pada pihak pembeli di Perumahan Bukit Residence Jimbaran, Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai
suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Pengikatan Perjanjian Jual Beli antara pihak PT. Srikandi dengan pihak Susilawati dapat dibatalkan.
Oleh karena pihak PT. Srikandi telah melakukan pengikatan perjanjian jual beli terlebih dahulu kepada pihak Suastini, dengan demikian pengikatan perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh dan diantara pihak PT. Srikandi dengan Pihak Susilawati setelah tanggal 14 Juni 2011 merupakan perbuatan melawan hukum (melanggar hak orang lain)
dengan demikian pengikatan perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibat hukum dari batalnya pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yaitu adanya ganti rugi materiil maupun immateriil.