MODEL PENGATURAN PERANAN DESA ADAT TERHADAP PENGELOLAAN KELOMPOK SADAR WISATA DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis serta menelaah bentuk pengaturan Peranan Desa Adat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional secara yang secara spesifik dalam kaitannya dengan pengelolaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) serta menganalisis fungsi Desa Adat dari perspektif Sosiologi Hukum dalam konteks pengelolaan Pokdarwis untuk berkontribusi dalam pemahaman permasalahan yang terjadi dengan memberikan solusi dan saran. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Pokdarwis berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan aktif Masyarakat yang menjadikan pokdarwis sebagai forum partisipatif yang memperkuat kontribusi warga dalam pengelolaan sektor pariwisata. Terciptanya hubungan yang sinergi serta komunikasi yang transparan antara Pokdarwis dan Masyarakat menjadi fondasi dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Sinergi tersebut berpotensi mendorong partisipasi masyarakatr dalam menjaga sekaligus mengembangkan aset wisata demi tercapainya Pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sosiologi Hukum memiliki keterkaitan erat dalam memahami berbagai aspek kegiatan kepariwisataan. Dalam konteks pengelolaan Pokdarwis, peranan desa adat di pahami melalui perspektif Sosiologi Hukum sebagai bagian dari struktur sosial tradisional. Melalui sudut pandang ini, Desa Adat dianggap sebagai suatu Lembaga sosial yang memuat sistem nilai, norma serta mekanisme kelembagaan yang secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan Masyarakat.

The purpose of this study is to analyze and examine the regulatory framework governing the role of customary villages (Desa Adat) as outlined in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 50 of 2011 concerning the Master Plan for National Tourism Development, specifically in relation to the management of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis). It also aims to evaluate the function of customary villages from the perspective of legal sociology within the context of Pokdarwis management, contributing to a deeper understanding of existing issues and providing potential solutions and recommendations. This research adopts a normative legal method, utilizing statutory and legal concept analysis approaches. The study’s findings indicate that Pokdarwis serve as key drivers of local economic growth through active community involvement, positioning Pokdarwis as participatory forums that enhance citizen engagement in tourism governance. The establishment of synergistic relations and transparent communication between Pokdarwis and the community forms a crucial foundation for fostering collective responsibility. Such collaboration can encourage community participation in both preserving and developing tourism assets, thereby supporting sustainable local economic development. Legal sociology plays an integral role in interpreting various aspects of tourism activities. In the context of Pokdarwis management, the role of customary villages is understood through the lens of legal sociology as part of a traditional social structure. From this perspective, customary villages are regarded as social institutions that encompass systems of values, norms, and institutional mechanisms which have historically governed the lives of indigenous communities across generations.