PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS PELANGGARAN ETIKA PROFESI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Abstract

Penelitian ini membahas akibat hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG. Notaris di Indonesia berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sehingga dituntut untuk mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran etika yang berdampak pada keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan analisis terhadap dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh notaris, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran pihak terkait atau pemalsuan tanda tangan, dapat berujung pada sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) maupun sanksi pidana berdasarkan KUHP. Kasus dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyoroti adanya dualisme penegakan hukum, di mana notaris dapat dikenakan sanksi ganda untuk satu perbuatan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi antara sanksi administratif dan pidana, serta perlunya kejelasan prosedur penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi antara UUJN dan KUHP, guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat serta menjaga integritas profesi notaris di Indonesia.

This study discusses the legal consequences for notaries who violate professional ethics, with a case study of the Supreme Court Decision Number 578/Pid/2021/PT.SMG. Notaries in Indonesia act as public officials who are authorized to make authentic deeds, so they are required to comply with the Notary Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics. However, in practice, ethical violations are still found that have an impact on the validity of deeds and legal protection for the community. This study uses a normative and empirical legal approach, with an analysis of court decision documents and related laws and regulations. The results of the study show that ethical violations by notaries, such as making deeds without the presence of related parties or forging signatures, can result in administrative sanctions by the Notary Supervisory Board (MPN) or criminal sanctions based on the Criminal Code. The case in the Supreme Court decision highlights the dualism of law enforcement, where notaries can be subject to double sanctions for one act. This raises challenges in harmonizing administrative and criminal sanctions, as well as the need for clarity in law enforcement procedures to avoid overlapping. This study recommends the need to strengthen supervision and harmonization of regulations between UUJN and the Criminal Code, in order to ensure optimal legal protection for the community and maintain the integrity of the notary profession in Indonesia.