PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA TERHADAP PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DALAM PAGAR DI LAUT UTARA TANGERANG

Abstract

Fenomena pemasangan pagar di laut Tangerang dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di wilayah perairan memunculkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam terkait terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan di sepanjang laut utara Tangerang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan statue approach dan conseptual approach. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa laut bukan merupakan objek tanah yang dapat diberikan hak milik atau hak guna bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan terkait lainnya. Penerbitan sertifikat atas wilayah laut dinilai cacat hukum secara administratif dan yuridis, serta mengancam hak masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan pendekatan lintas sektor melalui harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Diperlukan langkah korektif dan preventif untuk memastikan bahwa wilayah laut tetap menjadi ruang publik yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

The phenomenon of installing fences in the Tangerang sea and the issuance of Building Rights Certificates (SHGB) in the waters have caused problems. This study aims to analyze more deeply related to the issuance of Building Rights certificates along the north sea of Tangerang. The research uses normative juridical methods with statue approach and conceptual approach. Based on the research conducted, it shows that the sea is not a land object that can be given property rights or building use rights as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) and other related regulations. The issuance of certificates for marine areas is considered legally and administratively flawed, and threatens the rights of coastal communities and environmental sustainability. Solving this problem requires a cross-sectoral approach through regulatory harmonization, institutional coordination, law enforcement, and community empowerment. Corrective and preventive steps are needed to ensure that the sea area remains a public space that is used as much as possible for the benefit of the people.