KEBIJAKAN PERATURAN BARANG SITAAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL IMPOR TANPA IZIN EDAR DI INDONESIA
Abstract
Peredaran minuman beralkohol impor tanpa izin edar di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya dalam bidang keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peraturan yang mengatur barang sitaan berupa minuman beralkohol impor ilegal, serta menelaah implementasi hukum pidana dalam penyelesaian kasus tersebut melalui studi kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN Btm. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara regulasi teknis peredaran minuman beralkohol dengan pelaksanaan hukum di tingkat peradilan, khususnya terkait dengan pengelolaan dan pemusnahan barang sitaan. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan tantangan penegakan hukum terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol tanpa izin edar, terutama dalam konteks pengawasan impor ilegal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor dan penguatan koordinasi antar lembaga dalam menangani barang sitaan guna mendukung kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.
The distribution of imported alcoholic beverages without distribution permits in Indonesia constitutes a violation of prevailing laws, particularly those concerning food safety and consumer protection. This research aims to analyze the regulatory policies governing seized goods, specifically imported alcoholic beverages without distribution licenses, and to examine the implementation of criminal law through a case study of Court Decision Number: 22/Pid.Sus/2018/PN Btm. The study employs a normative and empirical juridical approach, using qualitative analysis methods. The findings reveal a lack of coherence between technical regulations on the distribution of alcoholic beverages and their enforcement in judicial proceedings, particularly in the management and destruction of seized goods. The court's ruling in this case highlights the challenges of law enforcement in handling evidence of illegally imported alcoholic beverages, especially in the context of import supervision. This study recommends regulatory harmonization across sectors and stronger inter-agency coordination in handling seized goods to uphold legal certainty and protect public interests.
