PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG APARTEMEN

Abstract

Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas satuan apartemen merupakan hak fundamental bagi setiap konsumen sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang, baik berupa keterlambatan penyerahan sertifikat, pembebanan biaya tambahan yang tidak transparan, ataupun perubahan sepihak dalam klausul perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang dalam penyerahan SHM dan dampak serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menyoroti kasus gugatan 61 penghuni Apartemen Maple Park, Jakarta Utara, terhadap PT Citra Pratama Propertindo. Hasil penelitian menunjukan bahwa wanprestasi yang dilakukan pengembang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan ketidakpastian hukum bagi konsumen, tetapi juga memperlemah posisi tawar konsumen dalam transaksi jual beli apartemen. Penelitian ini memiliki rekomendasi untuk tetap menguatkan regulasi yang ada, mengedukasi konsumen, serta mengadakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna melindungi hak-hak pembeli apartemen di Indonesia.

The delivery of a Certificate of Ownership (SHM) over an apartment unit is a fundamental right for every consumer as proof of legal ownership. But in practice, there are still frequent defaults committed by developers, either in the form of delays in the delivery of certificates, imposition of additional costs that are not transparent, or unilateral changes in the agreement clause. This research aims to analyze the forms of default committed by developers in the delivery of SHM and the impact and legal protection of consumers. This research uses a normative juridical approach and case studies, highlighting the case of a lawsuit by 61 residents of Maple Park Apartment, North Jakarta, against PT Citra Pratama Propertindo. The results show that defaults by developers not only cause material losses and legal uncertainty for consumers, but also weaken the bargaining position of consumers in apartment buying and selling transactions. This research has recommendations to strengthen existing regulations, educate consumers, and establish an effective dispute resolution mechanism to protect the rights of apartment buyers in Indonesia.