AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENGUKURAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH: TINJAUAN KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK TERKAIT

Abstract

Perjanjian jual beli tanah merupakan salah satu bentuk transaksi hukum yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Unsur penting dalam transaksi ini adalah pengukuran tanah sebagai objek jual beli. Kesalahan dalam pengukuran tanah dapat memengaruhi keabsahan perjanjian dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari kesalahan pengukuran dalam perjanjian jual beli tanah serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran dapat menimbulkan hak pembeli untuk meminta penyesuaian harga atau pembatalan perjanjian, serta kewajiban penjual untuk memberikan ganti rugi. Penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, pengukuran ulang, atau gugatan ke pengadilan.

Land sale and purchase agreements are among the most frequent legal transactions in society. An essential element in this transaction is the measurement of the land being sold. Errors in land measurement can affect the validity of the agreement and lead to legal consequences for the involved parties. This article aims to examine the legal consequences of measurement errors in land sale agreements and their implications on the rights and obligations of the parties based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This study employs a normative juridical approach by analyzing relevant legal provisions. The findings indicate that measurement errors may entitle buyers to request price adjustments or contract cancellation, and obligate sellers to compensate for losses. Dispute resolution can be conducted through negotiation, re-measurement, or legal action in court.