REVISI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TERKAIT LARANGAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT DAERAH

Abstract

Artikel ini bertujuan guna menganalisis urgensi dan bentuk revisi UUJN agar secara eksplisit melarang rangkap jabatan sebagai pejabat daerah, karena  ketentuan dalam UU No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris (UUJN) tidak dengan eksplisit melarang notaris guna merangkap jabatan sebagai pejabat daerah, sehingga menciptakan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini memakai metode penelitin hukum normatif atas pendekatan konseptual juga pernedang-undangan. Dari analisis ini menunjukkan bahwasanya kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran etika profesi, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Hasil penelitian ini menunjukan perlu adanya revisi UUJN yang mencakup penambahan ketentuan pada Pasal 11 dan Pasal 17, penguatan peran Majelis Pengawas Notaris, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas notaris

ABSTRACT

The purpose of this essay is to examine the necessity and format of amending the Notary Law (UUJN) to specifically forbid holding regional official offices at the same time. There is a regulatory vacuum and legal ambiguity since notaries are not expressly prohibited from having concurrent posts as regional officials under the present provisions of Law Number 2 of 2014 respecting the Position of Notary (UUJN). This study uses a conceptual and statutory approach together with a normative legal research methodology. According to the report, this lack of standards might lead to conflicts of interest, ethical transgressions, and a drop in public confidence in the notarial profession. The results of this study show that the UUJN has to be revised, with provisions added to Articles 11 and 17 that reinforce the Notary Supervisory Council's responsibility, and harmonizing legislation to ensure legal certainty, justice, and professionalism among notaires.