ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE
Abstract
Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi satu dari perkara serius dalam sistem pemasyarakatan yang berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan efektivitas pembinaan warga binaan. Masalah ini muncul akibat tingginya angka tindak pidana dan keterbatasan kapasitas lapas yang hanya mampu menampung sebagian kecil dari jumlah narapidana yang ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis penerapan konsepsi restorative justice sebagai alternatif untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer seperti “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum” beserta peraturan yang berkaitan dengan restorative justice lainnya untuk menanggulangi adanya kapasitas berlebih pada lembaga permasyarakatan. Hasil studi memperlihatkan bahwa restorative justice, yang berfokus pada pemulihan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat, dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi penghuni lapas. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, dan kompensasi tanpa pemenjaraan, khusus untuk tindak pidana ringan. Selain itu, kebijakan seperti pidana bersyarat dan program rehabilitasi sosial turut mendukung pengurangan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerapan restorative justice juga dapat menekan tingkat residivisme, mengurangi stigma atau pandangan sosial terhadap mantan narapidana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan optimalisasi penerapan konsep ini, sistem pemasyarakatan diharapkan mampu mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sekaligus mengurangi beban negara dalam pengelolaan lapas.
ABSTRACT
The excess capacity of correctional institutions (prisons) in Indonesia is one of the serious problems in the correctional sistem that has an impact on the health, security, and effectiveness of fostering inmates. This problem arises due to the high number of crimes and the limited capacity of prisons which are only able to accommodate a small part of the existing number of inmates. This study aims to analyze the application of the conception of restorative justice as an alternative to overcapacity in prisons. The research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, analyzing primary legal materials such as “Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Correctional Services”, “Decree of the Director General of the General Judiciary Agency Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Judiciary” and other regulations related to restorative justice to overcapacity in the prison. The results of the study show that restorative justice, which focuses on restoring the condition of perpetrators, victims, and the community, can be an effective solution in reducing prison inmates. This approach allows for the resolution of cases through dialogue, mediation, and compensation without imprisonment, especially for minor offenses. In addition, policies such as conditional sentences and social rehabilitation programs also support the reduction of the number of inmates in prisons. The implementation of restorative justice can also reduce the level of recidivism, reduce social stigma against former prisoners, and increase public trust in the legal sistem. By optimizing the application of this concept, the correctional sistem is expected to be able to achieve the goals of rehabilitation and social reintegration, as well as reduce the burden on the state in prison management.
