ANALISIS KESESUAIAN PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP LANDASAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Abstract

Perjanjian Nominee merupakan praktik hukum yang sering digunakan dalam konteks kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, terutama oleh warga negara asing (WNA). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) memberikan kebebasan berkontrak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) membatasi hak kepemilikan tanah hanya untuk WNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perjanjian Nominee dengan hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Nominee menghadapi tantangan hukum yang signifikan karena bertentangan dengan ketentuan UUPA, yang mengatur pembatasan hak milik atas tanah bagi WNA. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih jelas, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian Nominee.

The Nominee agreement is a legal practice often used in land ownership in Indonesia, particularly by foreign nationals (WNA). While the Civil Code (KUH-Perdata) grants freedom of contract, Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) limits land ownership rights solely to Indonesian citizens (WNI). This study aims to analyze the suitability of Nominee agreements within Indonesian positive law and the legal protection for the parties involved. The research method employed is normative juridical with a document analysis approach. The findings indicate that Nominee agreements face significant legal challenges as they conflict with the provisions of the UUPA, which restrict land ownership rights for foreign nationals. The study recommends strengthening clearer regulations and increasing public awareness regarding the legal risks associated with Nominee agreements.