MANDATORY SPENDING DALAM MEMENUHI HAK KESEHATAN WARGA NEGARA: BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH?

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah di bidang kesehatan terkait belanja wajib. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Hasil penelitian ini bahwasanya Penghapusan Mandatory Spending sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban negara di dalam UUD 1945 yang berakibat pada ketiadaan kewajiban pemerintah dalam bertanggung jawab melaksanakan pemenuhan hak konstitusional warga negara seperti meningkatnya kasus dalam program unggulan, menurunnya kasus AHH, dan mislokasi anggaran dana ke daerah-daerah.  Kemudian, terkait dengan tanggung jawab hukum pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara terdapat dalam UU Kesehatan yang lama yaitu adanya kegiatan mandatory spending. Penghapusan kegiatan mandatory spending mempengaruhi tanggung jawab pemerintah. Tak terlaksananya kewajiban tersebut berhubungan dengan hukum administrasi negara yang apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum oleh penguasa (PMHP). PMHP dapat diadili di dalam pengadilan tata usaha negara.

The aim of this research is to analyze the government's legal responsibilities in the health sector regarding mandatory spending. The research method uses normative research with a conceptual approach and a legal approach related to the material studied. The results of this research are that the abolition of mandatory spending has had a significant impact on the implementation of state obligations in the 1945 Constitution, which has resulted in the absence of the government's responsibility to implement the constitutional rights of citizens, such as increasing cases in superior programs, decreasing cases of AHH, and misallocating budget funds to regions. area.  Then, related to the government's legal responsibility in providing citizens' constitutional rights contained in the old Health Law, namely the existence of a mandatory spending program. Elimination of mandatory spending activities that affect government responsibilities. Failure to carry out these obligations is related to state administrative law, which if these obligations are not carried out properly, this falls into the category of unlawful acts by the authorities (PMHP). PMHP can be tried in state administrative courts.