UPAYA HUKUM KORBAN FIRST TRAVEL UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI BERDASARKAN KONSEP CORPORATE RESCUE

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst setelah dilakukannya sita pidana dan mengetahui upaya pembagian asset First Travel kepada jamaah pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 Tahun 2022. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode untuk analisis dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan pendukungnya. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan PN Depok yang diperkuat hingga di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyebabkan First Travel tidak dapat melaksanakan reorganisasi perusahaan dan memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan jamaah secara bertahap atau memberikan ganti rugi (restrukturiasai utang) dan pembagian aset First Travel Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan atau kerjasama antara kejaksaan dengan kurator, sehingga pembagian asset First Travel tetap dapat dilakukan berdasarkan prinsip pari pasu prorata parte untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

ABSTRACT

This writing aims to find out the Implementation of the Homologation Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst After the Criminal Confiscation was Conducted and find out the Efforts to Share Asset First Travel to Pilgrims After the Judgment of Judicial Review Number 365 of 2022. Method Normative legal research is used as a method for analysis in this paper using a supporting approach. The result of this study is that the Depok District Court decision was upheld by the Supreme Court with Supreme Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 causing First Travel to be unable to carry out company reorganization and fulfill its obligations to depart pilgrims in stages or provide compensation (debt restructuring) and the distribution of First Travel assets after the Judicial Review Decision Number 365 PK/Pid.Sus/2022 can be carried out through a bankruptcy mechanism or cooperation between the Attorney General's Office and the curator, so that the distribution of First Travel assets can still be carried out based on the pari pasu prorata parte principle to fulfill the people's sense of justice .