AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan perlindungan hukum pada kreditur. Penelitian ini menggunakan penelitian Doktrinal yang bersumber pada undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan di Pengadilan dengan pencoretan catatan sertifikat hak tanggungan pada buku hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, serta ditarik dan bersama-sama buku tanah hak tanggungan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Tidak hanya berakibat pada pencoretan catatan sertifikat hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, pembatalan ini berakibat secara langsung terhadap kreditor. menyebabkan kreditur tidak lagi memiliki hak jaminan yang kuat untuk memberikan kepastian hukum akan dilunasinya piutang yang ia salurkan kepada debitor.

This study aims to analyze the cancellation of the deed of mortgage rights and legal protection for creditors. This study uses doctrinal research that originates from applicable laws or legal regulations. Based on the results of the research, it can be concluded that the cancellation of the mortgage certificate in court by crossing out the mortgage certificate record on the land title book by the Land Office, and withdrawing it and together with the mortgage land book is declared no longer valid. This does not only result in the abolition of the mortgage certificate record in the land book of land rights by the Land Office, this cancellation has a direct impact on creditors. causing the creditor to no longer have strong collateral rights to provide legal certainty that the receivables distributed to the debtor will be paid.