PRE-PROJECT SELLING: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan atas perjanjian dengan metode pre-project selling yang objeknya belum ada, serta perlindungan hukumnya bagi konsumen. Metode penelitian hukum normatif dipilih dengan didukung pendekatan perundang-undangan beserta teknik studi kepustakaan sebagai cara untuk mengumpulkan literatur. Hasil studi kemudian menunjukan bahwasannya akibat hukum dari perjanjian dengan metode pre-project selling yang objeknya belum ada tersebut adalah perjanjian tersebut bisa batal demi hukum yang berakibat pada perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada. Perjanjian dengan pre-project selling menggunakan mode perjanjian PPJB yang notabane dibuat oleh pengembang dan cenderung dapat merugikan konsumen yang bersangkutan. Konsumen dapat menggugat pihak pengembang ke pengadilan tempat tinggal dari konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Rumah Susun dan UU Perumahan Pemukiman yang mengatur masing-masing terkait ketentuan perlindungan hukumnya.

ABSTRACT

This study aims to discuss the legal consequences arising from agreements with the pre-project selling method where the object does not yet exist, as well as the legal protection given to consumers who feel aggrieved by the agreement. This study uses normative legal research methods supported by statutory approaches and literature study techniques as a way to collect literature. The results of the study then show that the legal consequences of an agreement with the pre-project selling method where the object does not yet exist is that the agreement can be null and void which results in the agreement being deemed to have never existed. The agreement with pre-project selling uses the PPJB agreement mode which incidentally is made by the developer and tends to be detrimental to the consumers concerned. Consumers can sue the developer to the court where the consumer lives. Legal protection for consumers who feel aggrieved is contained in the Consumer Protection Law, the Law on Flats and the Law on Residential Housing which regulate each related to the provisions of their legal protection.