PERLINDUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA - Rama Satya, I Gede Sayoga; Mahendrayana, I Made Dwi Dimas (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 11 No 4 (2023), 2023)
Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan terhadap kesejahteraan hewan.  Studi ini menggunakan pendekatan  normatif digunakan  sebagai  langkah-langkah  untuk  meneliti  permasalahan  dengan  metode yuridis  normatif.  Metode  tersebut  terdiri  dari  asas-asas  hukum,  penyesuaian  hukum.  Selain  metode  diatas,  juga  digunakan  metode  deskritif-analtis  dalam  penulisan  artikel  ini,  yang  mana  metode  ini  sebagai  prosedur  dalam memecahkan  masalah  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  sebagaimana  mestinya  yang terjadi dilapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kesejahteraan hewan di Indonesia dan beberapa negara seperti Austria , Swiss, Britania Raya, dan Selandia baru memiliki aturan yang berisi sesua ketentuan konvensi internasional yang memuat lima kebebasan hewan dan dalam perlindungan kesejahteraan hewan di Indonesia dalam penegakan hukum bisa dinilai tidak kompeten karena masih banyak kasus-kasus tindak pidana penyiksaan terhadap hewan yang penegakannya tidak sesuai dengan KUHP maupun Undang-Undang Nomor  Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the protection of animal welfare. This study uses a normative approach used as steps to examine problems with normative juridical methods. The method consists oflegal principles, legal adjustments. In addition to the above method, the descriptive-analytical method is also used in writing this article, which method is a procedure for solving problems based on existing facts as it should be what happened in the field. The results of the study show that animal welfare arrangements in Indonesia and several countries such as Austria, Switzerland, the United Kingdom and New Zealand have rules that contain all the provisions of international conventions which contain the five freedoms of animals and in the protection of animal welfare in Indonesia in law enforcement can be considered incompetent because there are still many cases of criminal acts of torture against animals whose enforcement is not in accordance with the Criminal Code and Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Health.