PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN SELULER YANG TERGANGGU DENGAN ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SPAM - Surya Utama, Anak Agung Ngurah Adhi; Sri Indrawati, Anak Agung (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2022)
Tujuan studi ini adalah hendak untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap adanya SMS spam akibat bocornya data pribadi pengguna jasa layanan seluler. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menujukan bahwa adanya persaingan usaha yang ketat mengakibatkan pelaku usaha menggunakan segala motode termasuk membeli data pribadi pengguna jasa layanan seluler untuk dapat dikirimkan SMS SPAM agar dapat memperkenalkan usahanya dengan lebih luas dan murah. Dalam situasi ini, konsumuen selaku pelanggan layanan seluler yang menjadi pihak yang dirugikan tentu dapat mengajukan tuntutan baik dalam upaya litigasi dan non litigasi. Pihak yang dirugikan pun berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi Teknologi, pihak yang dirugikan pun dapat meminta kompendasi kompensasi yang dapat dilakukan melalui metode arbritase, mediasi maupun konsiliasi.  The purpose of this study is to find out and understand the form of consumer protection against SMS spam due to the leakage of personal data of cellular service users. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the existence of intense business competition has resulted in business actors using all methods, including buying personal data of cellular service users to be able to send SPAM SMS in order to introduce their business more broadly and cheaply. In this situation, consumers as cellular service customers who are the aggrieved parties can certainly file claims in both litigation and non-litigation efforts. The aggrieved party also has the right to file a claim for compensation to the telecommunications technology operator, the aggrieved party can also ask for compensation which can be done through arbitration, mediation or conciliation methods.