PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK PADA PENANGKAPAN IKAN DI INDONESIA - Martin Gama, Carmelius Mario; Erwin Ranawijaya, Ida Bagus (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 11 No 12 (2023)DO - 10.24843/KS.2023.v11.i12.p07, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan penangkapan ikan di Indonesia sejalan dengan hukum positif, dan juga untuk mengidentifikasi sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam proses penangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait sektor perikanan di Indonesia telah diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 serta penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Indonesia merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda. Meski begitu, pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih sering terjadi dan aparat penegak hukum terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang serius, termasuk kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang. Indonesia telah aktif melakukan upaya bersama dengan negara-negara tetangga serta melalui perjanjian bilateral untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, termasuk penggunaan bahan peledak. ABSTRAC T This study aims to determine the extent to which fishing regulations in Indonesia are in line with positive law, and also to identify criminal sanctions imposed on perpetrators who use explosives in the fishing process. The research method used is normative legal research and the approach uses a statutory approach with a focus on analyzing relevant laws and regulations. The results showed that regulations related to the fisheries sector in Indonesia have been formally regulated in Law Number 45 of 2009 concerning fisheries which is an amendment to Law Number 31 of 2004 and the use of explosives in fishing in Indonesia is an activity prohibited by law and can result in criminal sanctions, including imprisonment and fines. Even so, violations of these regulations still occur frequently and law enforcement officials continue to work to address the problem. The use of explosives in fishing also has serious economic and social impacts, including damage to marine ecosystems, such as coral reefs. Indonesia has been active in joint efforts with neighboring countries as well as through bilateral agreements to address illegal fishing, including the use of explosives.