KEWAJIBAN ALIMENTASI YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF - Purnama Sari, Melia Putri (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 10 No 3 (2022)DO - 10.24843/KS.2022.v10.i03.p17, 2022)
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya suaka hukum bagi anak yang tidak mencapai manifestasi kewajiban alimentasi dari orang tuanya dan akibat hukum untuk orang tua yang tidak menjalankan pengejawantahan kewajiban alimentasi terhadap anaknya serta dimonitor menurut hukum positif Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu Studi Kepustakaan  dan Studi Virtual yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, mengkaji, serta menganalisa sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia perlindungan terhadap anak yang tidak memperoleh alimentasi dari Orang Tuangnya tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU tentang Perlindungan Anak serta Akibat Hukum bagi orang tuang yang tidak memenuhi kewajiban alimentasi tertuang dalam UU Perkawinan dan Perlindungan Anak. The purpose of this study is to determine the legal protection efforts for children who do not get the implementation of the alimentation obligation from their parents and the legal consequences for parents who do not carry out the implementation of the alimentation obligations to their children and are reviewed according to Indonesian positive law. This research method uses a normative juridical approach, namely Library Research and Virtual Research, which are included in the type of qualitative research by collecting library materials, reviewing, and analyzing according to the research topic. The results of this study, it was found that in Indonesia's positive law the protection of children who do not receive alimentation from their parents is contained in the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection and Legal Consequences for parents who do not fulfill the alimentation obligations contained in the Law on Marriage and in the law on Child Protection.