PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA - Jamaludin, Jamaludin; Rodliyah, Rodliyah; Khairani Pancaningrum, Rina (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram . Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang ,   pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini antara lain: Hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) . Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terdapat adanya kendala untuk proses penegakan hukumnya, seperti hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, dan lain sebagainya. This research aims to analyze the rights of victims of rape crimes outside the criminal law and analyze legal protections for victims of rape crimes that occur in the city of Mataram. This research is a type of normative-empirical research using the Law approach, case approach, and legal sociology approach. The results of this study include: The rights of victims of rape crimes outside the criminal law are contained in Law No. 31 of 2014 as for the amendment of Law No. 13 of 2006 on The Protection of Witnesses and Victims, namely in Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1). Legal protection for victims of rape crimes that occur in mataram city starting from the stage of investigation, prosecution and trial there are still obstacles to the law enforcement process, such as the right to participate in the process of choosing and determining the form of protection against victims of rape crimes, and so on.