PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR - Yoni Priyacitta, Ni Luh Putu; Yustisia Utami, Putu Devi (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2022)
Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit tanpa agunan terhadap debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat perjanjian kredit tanpa agunan berlangsung. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kredit tanpa agunan dapat dilihat dalam Surat Edaran Direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Pada tahapan pencairan kredit tanpa agunan dilakukan hampir sama dengan pencairan kredit umum namun, penandatanganan kredit mayoritas dilakukan secara di bawah tangan. Akibat hukum bagi karyawan yang mengundurkan diri pada saat kredit tanpa agunan berlangsung adalah berubahnya status kredit tanpa agunan menjadi kredit umum. Karyawan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran kredit dengan uang pesangon atau uang penggantian hak yang diberikan pada saat pengunduran diri. The writing aims to find out the implementation of unsecured loans to debtors who are employees of PT. BPR Padma and to find out the legal consequences that occur if employees of PT. BPR Padma resigned during the unsecured credit agreement. The writing of this article uses an empirical legal research method with an approach that contains elements of the fact approach and statute approach. This study shows the results that the implementation of unsecured loans can be seen in the Circular of the Directors of PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Credit/Xi/2019. At the stage of disbursement of unsecured loans, it is carried out almost the same as general credit disbursement, however, the majority of credit signings are carried out under hands. The legal consequence for employees who resign when unsecured credit takes place is a change in the status of unsecured credit to general credit. Employees are required to pay the remaining credit installments with severance pay or compensation payable at the time of resignation.