PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PIDANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN - Asnawi, Asnawi; Andriani, Asih Gaduh (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2020)
Pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan amanat Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa Kampanye yang seharusnya digunakan untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu, justru sering ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu dalam masa kampanye yang memenuhi aspek kepastian hukum dan untuk mengetahui tindak pidana kampanye pemilu tahun 2019 di provinsi Banten. Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kepastian penegakan hukum di dalam pemilu merupakan salah satu tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat dan menghasilkan pemilu yang berkualitas berdasarkan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Apabila dilihat dari aspek kerawanan tahapan, tahapan kampanye di provinsi Banten masuk ke dalam kategori rawan tinggi. Bawaslu Banten hingga Maret 2019 mencatat  jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu sebanyak 11.122 kasus, yang terdiri dari 11.073 kasus pelanggaran kampanye dan 49 kasus pelanggaran pidana kampanye. General elections are the implementation of people's sovereignty which aims to produce a democratic government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. election criminal offenses. This study aims to determine law enforcement against violations of election crimes during the campaign period that meet the legal certainty aspects and to find out about the criminal offenses for the 2019 election campaign in Banten province. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a case approach. This research uses secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study concluded that the certainty of law enforcement in elections is one of the goals to create order, security and peace in society and produce quality elections based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair elections. When viewed from the aspect of stage vulnerability, the campaign stages in Banten province fall into the high-prone category. Bawaslu Banten until March 2019 recorded the number of violations that occurred at the campaign stage, namely as many as 11,122 cases, consisting of 11,073 cases of campaign violations and 49 cases of campaign criminal offenses.