PENCEGAHAN MALPRAKTIK MEDIK BIDANG KEDOKTERAN ESTETIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN - Prawira Sukma, Firandicha; Sutarno, Sutarno; Chomariah, Chomariah (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 6 (2025)DO - 10.24843/KS.2025.v13.i06.p06, 2025)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep malapraktik medik di Indonesia, menelaah pengaturan hukumnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengkaji upaya pencegahan malapraktik medik dalam bidang layanan kesehatan estetika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai kondisi yang ada saat ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi pasien akibat penyimpangan dari standar profesi atau tindakan tanpa kompetensi, yang hanya dapat dikategorikan sebagai malpraktik apabila terpenuhi unsur kewajiban hukum, pelanggaran kewajiban, hubungan kausal, serta kerugian nyata, dengan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif, sebagaimana sebelum berlakunya UU No. 17 Tahun 2023 diatur dalam KUHP dan UU sektoral seperti UU Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan 2009 yang menitikberatkan pada unsur culpa atau kealpaan, sedangkan setelah berlakunya UU No. 17 Tahun 2023, pengaturan ini mengalami penguatan dalam aspek perlindungan pasien dan penegasan tanggung jawab tenaga medis, namun masih menyisakan kekosongan hukum terkait batas kewenangan dalam tindakan estetika, sehingga mendorong kebutuhan mendesak akan regulasi yang tegas dan pedoman nasional untuk mencegah maraknya praktik ilegal oleh pihak yang tidak berkompeten dan menjamin bahwa tindakan estetika hanya dilakukan oleh tenaga medis yang tersertifikasi dan berwenang demi keselamatan pasien. The objective of this study is to analyze the concept of medical malpractice in Indonesia, examine its legal framework before and after the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health, and assess efforts to prevent medical malpractice in the field of aesthetic healthcare services. This research employs a normative legal method, using statutory and conceptual approaches to evaluate the current conditions. The findings indicate that medical malpractice constitutes a form of professional negligence by healthcare personnel that causes harm to patients due to deviations from professional standards or actions performed without proper competence. Such incidents can only be categorized as malpractice if the elements of legal obligation, breach of duty, causal relationship, and actual harm are present, with legal consequences potentially including criminal, civil, or administrative sanctions. Prior to the enactment of Law No. 17 of 2023, malpractice was regulated under the Indonesian Penal Code and several sectoral laws such as the Medical Practice Law and the 2009 Health Law, which primarily emphasized culpa or negligence. Following the enactment of Law No. 17 of 2023, the regulation has been strengthened in terms of patient protection and the affirmation of healthcare professionals' responsibilities. However, a legal vacuum remains concerning the scope of authority in aesthetic procedures, prompting an urgent need for clear regulations and national guidelines to prevent the proliferation of illegal practices by unqualified individuals and to ensure that aesthetic procedures are conducted only by certified and authorized medical professionals in order to safeguard patient safety.