PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK OLEH MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG ADIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 - Chadijah, Siti; Hadi, Abdul (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2025)
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami eksistensi pengadilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 dan lebih lanjut mengidentfikasi kedudukan lembaga keberatan dalam penyelesaian sengketa yang adil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pajak apabila dikaitkan dengan asas keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain UU KUP, UU HPP, Peraturan lainnya serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya, mahkamah berpandangan peralihan tersebut dapat menciptakan independensi terhadap lembaga pengadilan pajak sehingga menciptakan keadilan dalam memutus perkara sengketa pajak. setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, MK akan menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Mekanisme penyelesaian sengketa pajak juga mengenal jalur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif mempunyai kelemahan berkaitan dengan keobyektifan pemutus mengingat penyelesainya masih termasuk salah satu pihak yang berperkara. The purpose of this study is to understand the existence of tax courts after the Constitutional Court (MK) Decision Number 26/PUU-XXI/2023 and further identify the position of the objection institution in fair dispute resolution after the Constitutional Court Decision and analyze how the tax dispute resolution mechanism is related to the principle of justice. The type of research used is normative research using secondary data consisting of primary legal materials, including the KUP Law, HPP Law, other Regulations and secondary legal materials, namely books, journals that are relevant to the problems being studied. The results of the study show that in its considerations, the court is of the view that the transition can create independence for the tax court institution so as to create justice in deciding tax dispute cases. After the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court will unite the Tax Court's coaching authority under one roof under the Supreme Court. The tax dispute resolution mechanism also recognizes the dispute resolution path through administrative efforts. Dispute resolution through administrative efforts has weaknesses related to the objectivity of the decision maker considering that the resolver is still one of the parties to the case.