Pengawasan Internal Pemerintah Oleh Lembaga Negara - Pranomo, Sigit; Sudarsono, Sudarsono; Hadiyantina, Shinta (Kertha Patrika, 2025)
Permasalahan tumpang tindih kewenangan antara Inspektorat dan BPKP kerap terjadi akibat perbedaan fokus serta pendekatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Konflik umumnya muncul ketika kedua lembaga tersebut melakukan pengawasan terhadap program pemerintah yang sama, sehingga menimbulkan irisan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Inspektorat dalam perspektif teori kewenangan, serta memberikan rekomendasi penyelesaian konflik antara Inspektorat dan BPKP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang berlandaskan pada kajian terhadap teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penyelesaian sengketa kewenangan antar pejabat pemerintahan dilakukan melalui mekanisme koordinasi oleh atasan langsung guna mencapai mufakat. Kesepakatan tersebut bersifat mengikat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, aset negara, maupun lingkungan hidup. Apabila mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian akhir atas sengketa tersebut berada di bawah kewenangan Presiden. Sebagai solusi diperlukan upaya harmonisasi regulasi agar pembagian kewenangan antar lembaga pengawasan menjadi lebih jelas dan terintegrasi.