Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional

Abstract

ABSTRAK

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui perspektif HAM dan Hukum Internasional terhadap penjatuhan hukuman mati pelaku penyalahguna narkoba tanpa proses peradilan dan untuk ,menganalisis yuridiksi ICC setelah Filipina menarik diri. Penulisan ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan-pendekata instrumen, fakta, dan kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa menurut perspektif HAM dan hukum internasional hukuman mati tanpa proses peradilan sebagaimana kebijakan Filipina adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena sesuai dengan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Statuta Roma 1998 , dan penarikan diri filipina dari ICC tidak menghalangi ICC untuk dapat memeriksa presiden Filipina sebagai pelaku kejahatan internasional.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Pengadilan Pidana Internasional

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are to find out the perspective of human rights and international law on the imposition of the death penalty for drug abusers without trial and to analyze the jurisdiction of the ICC after the Philippines withdraws. This writing uses a normative method, namely legal research that uses the approach of instruments, facts, and cases. This paper concludes that according to the perspective of human rights and international law the death penalty without trial as the Philippines policy is a crime against humanity because it is in accordance with the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), the 1998 Rome Statute, and the withdrawal of the Philippines from the ICC does not hinder the ICC. to be able to examine the president of the Philippines as a perpetrator of international crimes.

Key Words : Human Rights, International Law, International Criminal Court