KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN REL KERETA API DI KOTA SURABAYA

Abstract

Tingginya urbanisasi memberikan masalah terhadap penataan ruang di kota-kota besar seperti pada kota Surabaya,  orang yang melakukan urbanisasi identik dengan kelompok ekonomi lemah yang sulit untuk mengikuti rencana pembangunan kota, sehingga muncul banyak kawasan permukiman kumuh seperti pada kawasan sempadan rel kereta api. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peraturan menngenai bangunan liar pada kawasan sempadan rel kereta api di Kota Surabaya serta bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan statute approach untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pada peraturan yang bersangkut paut dengan permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kawasan sempadan rel kereta api adalah kawasan yang digunakan sebagai jalur hijau, pada Pasal 120 huruf a Perda Surabaya tentang RTRW dijelaskan kewajiban untuk mentaati tata ruang kota, dan pada Pasal 126 Perda tersebut diatur mengenai larangan untuk mempergunakan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya.  Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum yang bersifat represif dimana adanya sanki administratif dan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Namun masih terdapat kekosongan hukum, dimana tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tata cara pemberian sanksi administratif atas pelanggaran diatas. Peraturan ini diperlukan karena berdasarkan Pasal 130 Perda Surabaya tentang RTRW pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Kata Kunci : Bangunan, Sempadan Rel kereta api, Pelanggaran, Penegakan hukum.