HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP PERSAMAAN KEDAULATAN

Abstract

Hak veto yang dimiliki oleh anggota-anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) senantiasa menjadi kontroversi bagi masyarakat internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak veto dalam Piagam PBB serta untuk menganalisis keterkaitan antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Piagam PBB. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini menganalisis instrumen-instrumen internasional yang relevan dan pendekatan analis konsep hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hak veto diatur secara implisit dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB. Adapun keberadaan hak veto bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB.