KEBIJAKAN TERHADAP PELANGGARAN PPKM SELAMA COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA - Sumpeno, Fajar Suryo; Sudiarta, I Ketut (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2024)
ABSTRAKSI Penulisan ini adalah untuk mengkaji terkait kebijakan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah demi menenekan jumlah pemaparan COVID-19 di Indonesia dari sudut pandang ilmu hukum. dalam penegakan kebijakan yang diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat secara massif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami kebijakan yang diambil pemerintah disaat adanya fenomena COVID-19, hukum manakah yang dikedepankan untuk diterapkan, apakah Hukum Administrasi Negara ataukan Hukum Pidana, mengingat kedua hukum ini adalah sama-sama merupakan hukum publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative mempergunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Setelah dilakukan pengkajian hasil penelitian selama PPKM pemerintah Indonesia dalam menangani covid-19, kebijakan yang diterapkan diprioritaskan pada aspek hukum administrasi negara, namun untuk dalam kasus-kasus tertentu Pemerintah juga menerapkan kebijakan dengan mengedepankan aspek hukum pidana. Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, PPKM, Payung Hukum, Kebijakan ABSTRACT The purpose of this research is to xamine the PPKM policies implemented by the Government in order to reduce the number of exposures to COVID-19 in Indonesia from the point of view of legal science. in massively enforcing policies that apply to all levels of society. This research is intended to find out and understand the policies taken by the government during the COVID-19 phenomenon, which law is put forward to be applied, whether State Administrative Law or Criminal Law, considering that these two laws are both public law. This research was conducted using a normative legal research method using primary and secondary legal materials by using a statutory and factual approach. After reviewing the results of research during the Indonesian government's PPKM in dealing with COVID-19, the policies applied were prioritized on the legal aspects of state administration, but in certain cases the Government also implemented policies by prioritizing aspects of criminal law. Keywords: Criminal Law, State Administrative Law, PPKM, Legal Umbrella, Policy