Eksistensi Aliran-Aliran Kepercayaan dalam Sistem Bernegara di Indonesia - Satrya Mahardika, I Gede Abdhi; Yusa, I Gede (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2022)
ABSTRAK   Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengkaji permasalahan apakah dengan menganut suatu aliran kepercayaan merupakan hal bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila, dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap aliran kepercayaan yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hak bagi para penganutnya. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk mengkaji permasalahannya. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa berbagai macam peraturan perundang-undangan dan juga yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari beberapa buku serta jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, dan selanjutnya dianalis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan menganut suatu aliran kepercayaan bukanlah hal yang bertentangan dengan Sila Pertama dari Pancasila, dan k ebijakan pemerintah yang cenderung mengarahkan aliran-aliran kepercayaan untuk berinterelasi dengan agama-agama yang diberikan pengakuan secara resmi oleh pemerintah , mengakibatkan terjadinya permasalahan hak yang dialami oleh para penganut aliran kepercayaan. Permasalahan hak yang dialami oleh para penganut aliran kepercayaan, pada dasarnya disebabkan oleh tidak terselesaikannya konsepsi dasar negara yang tidak berupa agama, akan tetapi juga tidak merupakan negara sekuler yang memisahkan hubungan antara agama dengan negara.   Kata Kunci: Aliran Kepercayaan, Sila Pertama, Pancasila, Permasalahan Hak     ABSTRACT   The research aim is to examine the problems of whether adhering to an onflow of belief is contrary with The First Principle of Pancasila, and how the government’s policy towards the onflow of belief that causes rights problems for its adherents. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to examine the problems. The legal materials that used are primary legal material in the form of various kinds of legislation and jurisprudence, and secondary legal materials consisting of several books and scientific journals that are relevant with the problem in this research. The data in this study were collected through the document study techniques, and then analyzed by using qualitative analysis techniques. The results of the reseach are showing that adhering to an onflow of belief is not contrary to The First Principle of Pancasila, and the government’s policy that tend to direct these onflow of belief to interrelate with religions that are officially recognized by the government, resulting in rights problems that experienced by the adherents of the onflow of belief. Regarding to the problems of the right that experienced by the adherents of an onflow of belief, basically caused by the unfinished basic concept of the state which is not in the form of religion, but also not a secular state that separates the relationship between religion and the state.   Key Words: Onflow of Belief, The First Principle, Pancasila, Problems of The Right