Kedudukan Perdata Penghayat Kepercayaan Tradisional Melalui Penetapan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2018 - Maya Sadhwi, Ida Ayu Engellika Putri; Suyatna, I Nyoman (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 3 (2020), 2020)
Kerugian secara perdata yang dialami oleh para penghayat kepercayaan tradisional menjadi acuan penting dimohonkan pengujian Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Rumusan masalah pada jurnal ini ialah apa saja pokok permohonan pemohon yang relevan dengan pemenuhan hak keperdataan warga negara sebagaimana dimuat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2018 ?; serta Bagaimana pertimbangan Mahkamah Kostitusi terhadap pengajuan pokok permohonan tersebut? Dengan tujuan untuk menguraikan pokok-pokok permohonan yang memiliki kaitan dengan pemenuhan hak perdata seorang warga negara sebagaimana diuraikan secara numeratif dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 oleh para pemohon; serta Mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyikapi pokok-pokok permohonan secara perdata yang telah inkracht pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2018. Penelitian ini disusun dalam bentuk penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus. Pokok-Pokok Alasan Pemohon Pada Putusan Mahkamah Kostitusi No. 97/PUU-XIV/2018 dengan Hak Perdata seorang Warga Negara terdiri dari 3 hal yakni tidak diterbitkan Surat Kepemilikan Tanah; Akta Nikah dan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga yang tidak valid serta pembatasan hak kostitusional untuk mengakses lapangan pekerjaan sesuai dengan amanat kostitusi. Pertimbangan Mahkamah Kostitusi Terhadap Pokok-Pokok Alasan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2018 adalah dengan mencabut ketentuan dan menentukan kekuatan hukum tidak mengikat pada rumusan ayat tersebut.   Kata Kunci: Hak Perdata, Penghayat Kepercayaan, Dokumen Kependudukan, Akta. Civil damages suffered by traditional trust supporters are an important reference when examining Article 61 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 64 paragraph (1) and paragraph (5) of the Population Administration Law. The formulation of the problem in this journal is what are the main petitioners 'petitions relevant to the fulfillment of citizens' civil rights as contained in Decision of the Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2018 ?; and How is the Constitutional Court's consideration of the filing of the petition? With the aim to elaborate on the main points of the petition which are related to the fulfillment of civil rights of a citizen as described numerically in the Constitutional Court Decision No. 97 / PUU-XIV / 2016 by the applicant; and Describe the consideration of the Constitutional Court addressing the points of the petition which have been inkracht in the Constitutional Court Decision No. 97 / PUU-XIV / 2018. This research was arranged in the form of normative legal research with a legislative, fact and case approach. Principals of the Petitioners' Reason in the Constitutional Court's Decision No. 97 / PUU-XIV / 2018 with the Civil Rights of a Citizen consisting of 3 things namely not issued a Land Ownership Certificate; Invalid Marriage Certificate and Birth Certificate and Family Card and restrictions on constitutional rights to access employment in accordance with the constitutional mandate. Constitutional Court's Consideration of the Principal Reasons of the Petitioner in the Constitutional Court's Decision No. 97 / PUU-XIV / 2018 is to revoke the provisions and determine the non-binding legal force on the formulation of the paragraph. Keywords: Civil Rights, Dwellers of Trust, Population Documents, Deed.