KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM TANPA PERSETUJUAN PASANGAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu hukum normatif yang berkaitan dengan prosedur jual beli saham serta konsekuensi hukum akibat jual beli saham sebagai bagian dari harta bersama yang dilakukan salah satu pihak suami ataupun istri tanpa mendapatkan persetujuan pasangan lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa prosedur jual beli saham perseroan diatur dalam UU PT pada pasal 56, mewajibkan penawaran pertamakali kepada pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, wajib mendapat persetujuan organ perseroan, serta wajib mendapat persetujuan lembaga yang berwenang seseuai undang-undang yang berlaku. Namun, jika saham tersebut merupakan bagian dari harta perkawinan, maka jual beli saham tersebut harus memperhatikan ketentuan pasal 35 dan 36 UU Perkawinan, yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan, yaitu harta hersama dan harta bawaan. Jual beli serta pengalihan hak kepemilikan atas saham yang bersumber dari harta bersama memerlukan persetujuan dari pasangan kawin, jika dilakukan tanpa mendapat persetujuan maka tindakan tersebut melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Sebaliknya, apabila saham bersumber dari harta bawaan, maka persetujuan pasangan tidak diperlukan.

This research aims to analyze normative legal issues related to share sale and purchase procedures, as well as the legal consequences arising from share sales and purchases as part of joint property, conducted by one spouse without obtaining consent from the other. The method used in this research is the normative research method and employs a statutory approach. The final results of the research indicate that the procedures for selling and purchasing company shares are regulated in the Limited Liability Company Law under Article 56, which mandates the first offer to certain shareholders or other shareholders, requires approval from the company's organs, and requires approval from the authorized institution in accordance with prevailing laws. However, if the shares are part of marital property, then the sale and purchase of these shares must adhere to the provisions of Articles 35 and 36 of the Marriage Law, which regulate marital property, namely joint property and separate property. The sale and purchase, as well as the transfer of rights to shares originating from joint property, requires consent from the marital partner. Actions conducted without such consent violate the provisions of Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law. Conversely, if the shares originate from separate property, partner consent is not required.