KONFLIK DAN UPAYA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI BESIPAE - Naibobe, Chrisanti; Dewi, Gusti Ayu Arya Prima (Kertha Desa; Vol 13 No 5 (2025), 2025)
Tujuan penelitian ini agar  menganalisis pengaruh kekuatan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah Tanah Adat Besipae dan Hutan Pubabu dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani konflik yang berkaitan dengan hak atas tanah adat serta efektivitas dari upaya dalam mencapai resolusi yang adil di Besipae, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif berupa mengamati dan mencari data dari dokumen-dokumen negara, jurnal, undang-undang, buku dan berita-berita yang tersebar, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau yang biasa dikenal sebagai Statute Approach dan adanya perbandingan dari penelitian tersebut dengan menggunakan comparative approach . Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat direbut secara paksa  yang kemudian serius ditanggapi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) , aliansi masyarakat hukum adat, masyarakat dan juga mahasiswa yang ikut menolak tindakan yang merugikan masyarakat setempat dan juga Komnas HAM perempuan memberikan pendapatnya mengenai sengketa yang terjadi melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar memberikan jalan keluar dari konflik tanah adat dengan memperhatikan hak hukum setiap masyarakat adat serta memberikan penyuluhan kepada korban yang mengalami tindakan represif. The purpose of this research is to provide explanations related to settlement efforts that occurred in the land conflict that occurred in Besipae, Amanuban Sub-District, Central Timor Central, North Central Timor District, East Nusa Tenggara Province by the Government of East Nusa Tenggara Province. The research method used in this research is a normative method in the form of observing and searching for data from state documents, journals, laws, books and scattered news spread, as well as using a statutory approach or commonly known as the Statue Approach and there is a comparison of the research using a comparative approach. The results showed that the rights of indigenous peoples were forcibly seized which was then seriously responded to by the National Commission on Human Rights, the alliance of indigenous peoples, the community and also students who participated in rejecting actions that harmed the local community and also Komnas HAM women gave their opinion on the dispute that occurred through the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, in order to provide a way out of the customary land conflict by paying attention to the legal rights of each indigenous community and providing counseling to victims who experienced repressive actions.