ANALISIS PERLUASAN OBJEK SENGKETA TUN SESUAI DENGAN UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - Bhaladeva, I Gede Agung Bagus; Dwijayanthi, Putri Triari (Kertha Desa, 2025)
Tujuan dari penulisan jurnal analisis perluasan objek sengketa dalam peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan uu no.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jurnal ini ditulis dengan metode penelitian normatif dikarenakan penulis menganalisis suatu permasalahannya melalui analisa sesuai dengan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan hasil dengan melihat perluasan objek sengketa TUN sebagai penambahan jenis-jenis keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan yang sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat konkret namun tidak semua KTUN dapat menjadi objek sengketa TUN. KTUN yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU peraturan saja yang dapat menjadi objek sengketanya. Dengan analisa mendalam, maka bisa dilihat penambahan jenis-jenis keputusan apa yang baru dan dapat menjadi objek sengketa. The purpose of writing a journal analysing the expansion of the object of dispute in the State Administrative Court (TUN) in accordance with Law No.30 of 2014 concerning government administration. This journal is written using the normative research method because the author analyses a problem through analysis in accordance with the legislation. This research shows the results by looking at the expansion of the TUN dispute object as an addition to the types of decisions that can become objects of dispute in the State Administrative Court. A decision as a written decision issued by a State Administrative Body or Official that contains State Administrative legal actions based on applicable legislation and is concrete in nature, but not all State Administrative Decrees can become objects of State Administrative disputes. Only Administrative Decrees that fulfil the elements stipulated in Article 1 point 9 of the Regulatory Law can be the object of the dispute. With in-depth analysis, it can be seen what additional types of decisions are new and can become objects of dispute.