PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE MEDIASI MELALUI BADAN PERTANAHAN NASIONAL - Wiryadinata, Pande Putu Gede Prasta; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi (Kertha Desa, 2024)
Penelitian ini bertujuan mengetahui penyelesaian persengketaan tanah dengan mediasi dan mengetahui apa saja faktor pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa tanahnya melalui mediasi di BPN. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah selain melalui jalur pengadilan juga dapat menggunakan cara mediasi melalui BPN. Upaya mediasi melalui BPN ini sebaiknya digunakan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur pengadilan. Mengingat banyaknya keunggulan dari cara mediasi dibandingkan melalui proses acara perdata, seperti berisfat lebih sederhana daripada penyelesaian sengketa tanah melalui proses hukum acara perdata, prosedur yang lebih efisien, memakan waktu yang singkat, bersifat rahasia, dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa, berkekuatan hukum tetap, dan juga memiliki kemungkinan yang luas bagi masing-masing pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah di Indonesia diantaranya di Indonesia administrasi pertanahan ini kurang tertib; Struktural penguasaan dan kepemilikan tanah yang tidak seimbang; dalam sistem pempublikasian pendaftaran tanah yang negatif; ulah mafia pada masa reformasi membuat harga tanah yang menjulang sangat tinggi yang dimana pada saat ini kebutuhan tanah juga meningkat. Dengan maraknya terjadi sengketa tanah di Indonesia, penyebab para pihak yang bersengketa lebih memilih menyelesaikan persengketaan tanah tersebut di BPN dibandingkan melalui jalur pengadilan yaitu karena jalur mediasi di BPN sendiri dalam menyelesaikan persengketaan tanah dilakukan secara adil. This study aims to understand the resolution of land disputes through mediation and to identify the factors influencing disputing parties to resolve their land disputes through mediation at the National Land Agency (BPN). In this study, the author uses normative legal research methods that include primary and secondary legal materials. In resolving land dispute cases, besides going through the court system, mediation through the BPN can also be utilized. Mediation efforts through the BPN should ideally be pursued before resorting to the courts. Given the many advantages of mediation over civil litigation processes, such as being simpler than resolving land disputes through civil procedure law, more efficient procedures, shorter duration, confidentiality, the ability to maintain good relations between the disputing parties, having permanent legal force, and also offering broad possibilities for each disputing party to achieve a sense of justice. Factors causing land disputes in Indonesia include disorganized land administration; an unbalanced structure of land control and ownership; a negative system in the publicity of land registration; and actions of the land mafia during the reform era, which caused land prices to skyrocket at a time when land needs were also increasing. With the prevalence of land disputes in Indonesia, the reason disputing parties prefer to resolve these disputes at the BPN rather than through the courts is because the mediation process at the BPN in resolving land disputes is conducted fairly.