PELAKSANAAN PERJANJIAN TANAH HAK MILIK BERSAMA SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH - Sudirga, I Made (Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2017)
The purpose of this study was conducted to determine the legal effects that arise in pledging the land of common property rights as collateral in the Bank in terms of Law Number 4 of 1996 on Encumbrance Right Over Land And Land Related Objects. This research method using normative research method by reviewing the Law Number 4 of 1996. Data analysis is done to solve the problems contained in the problem formulation by using descriptive qualitative data analysis. From this study obtained the result that the land of common property rights may be assumed that the land is owned by more than one person whose names are listed in the land title certificate as the land owner. the land is owned by more than one person and there is no clear division, then the authorities to take legal action on the land are all three together. There fore ,the legal effect is  the existence of the consent of the other party by giving a special power of attorney to such person to act for and on their behalf to pledge the land. Tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam menjaminkan tanah hak milik bersama sebagai agunan di Bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa tanah yang dimiliki oleh lebih dari 1 orang  dimana nama-nama orang tersebut tercantum dalam sertifikat hak atas tanah sebagai pemilik tanah. tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang dan tidak ada pembagian secara jelas, maka yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut adalah ketiga-tiganya secara bersama-sama. Oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya persetujuan pihak yang lain dengan memberikan surat kuasa khusus kepada satu orang tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama mereka untuk menjaminkan tanah tersebut.