Power PT Newmont Nusa Tenggara dalam Menunda Kesepakatan Renegosiasi Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia Hingga Tahun 2014

Abstract

Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk melihat power dari PT Newmont Nusa Tenggara dalam menunda kesepakatan renegosiasi Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia. Kontrak Karya merupakan perjanjian kontraktual antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing yang berinvestasi langsung di sektor tambang. Kontrak Karya dinilai lebih memberikan keuntungan bagi investor asing dibanding pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009, yang menjadi dasar perubahan substansi pengusahaan dari Kontrak Karya menjadi izin usaha. Sesuai aturan pada pasal 169 huruf b UU No. 4 tahun 2009 mengharuskan Kontrak Karya untuk disesuaikan dengan peraturan UU terkait atau direnegosiasi. Jangka waktu renegosiasi yaitu selama satu tahun sejak UU baru diundangkan. Namun, renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dan PT NNT berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. PT NNT baru menyepakati renegosiasi pada tahun 2014. Penulis menggunakan Teori Dependensi dan Konsep Kekuatan Korporasi dalam ekonomi politik dalam mengamati power yang dimiliki MNC (Multinational Corporation) PT NNT dalam menunda kesepakatan renegosiasi Kontrak Karya tersebut. Penelitian ini melihat kapital finansial, teknologi, serta teknik manajerial yang dibawanya menjadi power dari PT NNT dalam memengaruhi pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan. Selain itu, power PT NNT juga berasal dari sisi politiknya yakni lobi dan pemerintah pusatnya dengan pengaruh internasional.