Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Hukum dan HAM

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum akta berita acara rapat umum pemegang saham yang terlambat didaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya atas keterlambatan pendaftaran akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari studi ini menjelaskan bahwa Akibat hukum bagi akta berita acara Rapat umum pemegang saham dalam hal ini terkait perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang terlambat mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aktanya tetap merupakan akta autentik hanya saja tidak dapat di daftarkan karena terjadi keterlambatan sehingga Rapat Umum Pemegang Saham menjadi tidak sah dan harus diulang. Serta Upaya yang dapat dilakukan agar Perseroan Terbatas mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab perusahaan dengan cara membuat akta baru yaitu akta pengukuhan atau akta penegasan kembali terhadap akta yang sebelumnya dan diadakannya kembali mekanisme Rapat umum pemegang saham ulang agar akta pengukuhan atau akta penegasan kembali dapat dibuat.