Konsep Tri Hita Karana Dalam Pengaturan Penyediaan Akomodasi Pariwisata Dan Jabatan Notaris - Martha Kresna Raditya, I Putu (Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, 2020)
Masuknya berbagai kepentingan akibat maraknya pembangunan akomodasi pariwisata rentan menimbulkan benturan-benturan kepentingan yang di beberapa tempat terbukti bereskalasi menjadi konflik. Pembangunan akomodasi pariwisata di Bali mementingkan aspek lingkungan, budaya, adat istiadat, bisnis dan ekonomi. Konsep THK merupakan konsep yang telah secara turun-temurun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Konsep THK secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi dalam dasar kebijakan atau pemikiran bagi pemerintah daerah. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik tidak akan lepas keterlibatannya dalam penyelenggaraan  akomodasi pariwisata. Demi menghindari adanya ekploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam penyediaan akomodasi pariwisata maka keseimbangan antara tiga komponen yang diutamakan dalam konsep THK akan memberikan pondasi yang kuat dan melindungi pelaku usaha dan alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi konsep THK terhadap norma-norma serta kaitannya notaris dengan konsep THK dalam penyelenggaraan akomodasi pariwisata. Hasil studi menunjukkan bahwa Konsep THK yang menekankan pada keseimbangan antara tiga komponen yang menjadi dasar nilai-nilai budaya dalam pariwisata Bali. Diakuinya konsep THK dalam peraturan daerah akan memaksa pelaku usaha untuk melaksanakan konsep THK guna menjamin kelangsungan dan kelestarian pariwisata Bali. Notaris berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (e) UUJN dan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 3 angka (5) Kode Etik Notaris, notaris dapat melaksanakan konsep THK demi menjaga pariwisata. Keikutsertaan notaris sendiri sangat penting dalam pariwisata Bali karena proses penyelenggaraan akomodasi pariwisata akan melibatkan notaris langsung sebagai pejabat yang dapat membuat akta yang nantinya digunakan dalam proses pembangunan akomodasi pariwisata.