Peralihan Hak Atas Tanah Situ Oleh Badan Hukum Komersial (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 60/Pdt/2019/PT.BTN) - Kholik, Abdul (Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan; Vol 8 No 03 (2023)DO - 10.24843/AC.2023.v08.i03.p3, 2023)
Tujuan jurnal ilmiah ini untuk menganalisa peralihan hak garap atas tanah situ Oleh PT. Cihuni Mas di Kabupaten Tangerang. Jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kepemilikan Situ Oleh Badan Hukum Komersial Ditinjau Dari UU Sumber Daya Air Dan Permen ATR No. 30 Tahun 2019 tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permen No. 30 Tahun 2019 Permohonan pendaftaran tanah SDEW dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkepentingan yang menguasai bidang tanah. Badan hukum komersial hanya memiliki izin untuk Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sepanjang Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi sebagaimana ditentukan pada Pasal 47 jo. Pasal 49 UU Sumber Daya Air. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara nomor 60/PDT/2019/PT.BTN PT. Cihuni Mas karena telah membeli tanah dari para penggarap dengan ganti rugi hak garap yang bukti kepemilikanya hanya berupa papan nama (plang nama) dilokasi obyek perkara, hakim  memutuskan bahwa PT. Cihuni merupakan pihak yang berhak menguasai tanah situ tersebut telah menyalahi undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sekarang menjadi undang undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu karena obyek yang di beli tidak boleh diprivatisasi yang mana adalah aset  publik