E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING ATAS DEBITUR YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR
Penelitian ini bertujuan guna mendalami pertanggungjawaban hukum perusahaan penyelenggara P-to-P lending (P2P lending) dalam hal terjadinya kasus gagal bayar akibat wanprestasinya penerima pinjaman (debitur) atau lalainya penyelenggara platform dalam mengevaluasi profil calon penerima pinjaman. Penelitian ini bersandar pada penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum mengerahkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Transaksi keuangan melalui P2P lending menimbulkan pertalian hukum dengan berbagai pihak, antara lain relasi hukum antara: 1). pemberi pinjaman (kreditur) - penyelenggara P2P lending dan 2). pemberi - penerima pinjaman (debitur). Dalam hal terjadinya gagal bayar, maka perusahaan penyelenggara P2P lending bertanggung jawab terlebih dahulu untuk melakukan penagihan kepada penerima pinjaman dan melakukan asesmen risiko, mitigasi risiko, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab atas perlindungan konsumen. This research’s aim is to digest the jural liability of companies operating P-to-P lending (P2P lending) in the event of default resulting from the borrower’s (debtor's) failure to fulfill their obligations or the negligence of the platform provider in assessing the profile of potential borrowers. This study is grounded in normative legal research, employing legislative and conceptual approaches. The sources of legal materials encompass primary, secondary, and tertiary sources. Financial transactions through P2P lending create vinculum juris among various parties, among other vinculum juris between: 1. the lender (creditor) - the P2P lending platform operator and 2). the lender - the borrower. In the event of default, the P2P lending platform operator is primarily responsible for collecting the debt from the borrower, conducting risk assessments, implementing risk mitigation measures, resolving disputes, and ensuring compliance with consumer protection responsibilities.
NON-FUNGIBLE TOKEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL: PROBLEMATIKA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Tujuan studi ini untuk mengetahui problematika hukum dalam penggunaan teknologi Non-Fungible Token (NFT) serta perlindungan hukum terhadap terhadap teknologi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia; Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan NFT ini masih memeiliki problematika dalam penggunaannya, yaitu belum adanya regulasi yang mengatur terkait NFT sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Namun hak-hak eksklusif pencipta masih dilindungi melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena NFT menjadi objek dari karya seni digital dan dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Hak Cipta. The purpose of this study is to find out legal problems in the use of Non-Fungible Token (NFT) technology and legal protection is for Non-Fungible Token (NFT) technology in Indonesia. This study uses a normative legal research method using a statute approach. The study shows that the use of NFTs still has problems in its use, namely the absence of regulations governing NFTs, which creates a legal vacuum. However, the exclusive rights of creators are still protected through Law number 28 of 2014 concerning Copyright because NFTs are objects of digital artwork and can be categorized as creations in accordance with the provisions of Article 1 number 3 of the Law on Copyrights.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP LAGU YANG DIBAWAKAN TANPA IZIN DI EVENT MUSIK
Penelitian yang dilatarbelakangi oleh adanya kasus permasalahan antara Ahmad Dhani dan Once dimana sebelumnya merupakan anggota dari grup band Dewa 19 yang diakibatkan oleh tidak adanya perizinan dalam membawakan lagu dalam event musik hingga Ahmad Dhani tidak mendapatkan royalti. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji terkait beberapa kebijakan, peraturan, atau UU hukum terkait perlindungan suatu hak cipta atas lagu yang dibawakan tanpa izin di event musik, serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta tersebut yang diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan tersebut dan pencipta lagu selaku pemilik hak cipta mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji beberapa kebijakan dan hukum terkait Hak Cipta. Fokus permasalahan pada jurnal ini adalah untuk menelaah terkait kerugian ekonomi industri kreatif musik dalam mendapatkan hasil melalui royalti, moral, dan penghargaan. Sehingga dari jurnal ini didapatkan hasil analisis bahwa perlu dilakukan pengembangan dan pemahaman khususnya masyarakat yang turut melibatkan beberapa LMK dalam pemberian perlindungan hukum bagi pencupta lagu yang mengalami kerugian akibat dibawakannya lagu tanpa izin dalam event musik. The research was motivated by a case of problems between Ahmad Dhani and Once, who were previously members of the band Dewa 19, which was caused by the lack of permission to perform songs at music events so that Ahmad Dhani did not receive royalties. The purpose of this journal is to examine several policies, regulations or legal laws related to the protection of copyright for songs performed without permission at music events, as well as efforts to prevent copyright violations so that it is hoped that this problem will not happen again and the songwriter as the owner copyright gets the rights it should get. The method used in this journal is a normative juridical approach which examines several policies and laws related to Copyright. The focus of the problem in this journal is to examine the economic losses of the music creative industry in obtaining results through royalties, morals and awards. So from this journal the results of the analysis show that there is a need for development and understanding, especially for the community which involves several LMKs in providing legal protection for song creators who experience losses due to performing songs without permission at music events.
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM TANPA PERSETUJUAN PASANGAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu hukum normatif yang berkaitan dengan prosedur jual beli saham serta konsekuensi hukum akibat jual beli saham sebagai bagian dari harta bersama yang dilakukan salah satu pihak suami ataupun istri tanpa mendapatkan persetujuan pasangan lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa prosedur jual beli saham perseroan diatur dalam UU PT pada pasal 56, mewajibkan penawaran pertamakali kepada pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, wajib mendapat persetujuan organ perseroan, serta wajib mendapat persetujuan lembaga yang berwenang seseuai undang-undang yang berlaku. Namun, jika saham tersebut merupakan bagian dari harta perkawinan, maka jual beli saham tersebut harus memperhatikan ketentuan pasal 35 dan 36 UU Perkawinan, yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan, yaitu harta hersama dan harta bawaan. Jual beli serta pengalihan hak kepemilikan atas saham yang bersumber dari harta bersama memerlukan persetujuan dari pasangan kawin, jika dilakukan tanpa mendapat persetujuan maka tindakan tersebut melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Sebaliknya, apabila saham bersumber dari harta bawaan, maka persetujuan pasangan tidak diperlukan. This research aims to analyze normative legal issues related to share sale and purchase procedures, as well as the legal consequences arising from share sales and purchases as part of joint property, conducted by one spouse without obtaining consent from the other. The method used in this research is the normative research method and employs a statutory approach. The final results of the research indicate that the procedures for selling and purchasing company shares are regulated in the Limited Liability Company Law under Article 56, which mandates the first offer to certain shareholders or other shareholders, requires approval from the company's organs, and requires approval from the authorized institution in accordance with prevailing laws. However, if the shares are part of marital property, then the sale and purchase of these shares must adhere to the provisions of Articles 35 and 36 of the Marriage Law, which regulate marital property, namely joint property and separate property. The sale and purchase, as well as the transfer of rights to shares originating from joint property, requires consent from the marital partner. Actions conducted without such consent violate the provisions of Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law. Conversely, if the shares originate from separate property, partner consent is not required.
IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT YANG DILANGGAR OLEH BEKAS PEKERJA RESTORAN PERIHAL RAHASIA DAGANG
Tujuan studi ini untuk mengkaji penjelasan perihal perjanjian Non-Disclosure Agreement yang dilanggar oleh bekas pekerja resatoran dalam kaitannya dengan rahasia dagang. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan merinci bahwa rumusan masalah akan dianalisis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statue approach). Untuk mendukungnya, dilakukan studi kepustakaan (legal research) terhadap sejumlah buku hukum, jurnal, dokumen, dokumen kasus, dan penelitian ilmiah, guna menyelidiki secara lebih mendalam mengenai Non-Disclosure Agreement dalam konteks informasi rahasia dagang. Dalam proses analisis, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan Non-Disclosure Agreement dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur, tetapi sebagai landasan dasar berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang termatub pada Pasal 1338 KUHPerdata. Sebagaimana suatu perjanjian, Non-Disclosure Agreement mengikat baik untuk perusahaan maupun karyawan yang menandatangani. Sehingga apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran yang dalam hal ini dilakukan oleh bekas pekerja restoran tentu memiliki implikasi yuridis yang mengikat dan patut dipertanggungjawabkan, yakni berupa: ancaman pidana dan perdata yang dapat juga diselesaikan dengan metode penyelesaian arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. The purpose of this article is to examine the explanation regarding the Non-Disclosure Agreement which was violated by former restaurant workers in relation to trade secrets. This research is juridical-normative in nature by specifying that the problem formulation will be analyzed using a case approach and legislation (statue approach). To support this, a literature study (legal research) was conducted on a number of legal books, journals, documents, case documents and scientific research, in order to investigate in more depth, the Non-Disclosure Agreement in the context of trade secret information. In the analysis process, qualitative descriptive analysis techniques were used. The results of the study show that the regulation of Non-Disclosure Agreements in positive law in Indonesia is not regulated, but is a basic basis based on the principle of freedom of contract contained in article 1338 Civil Code. Like an agreement, a Non-Disclosure Agreement is binding on both the company and the employees who sign it. So that if there is a breach of contract or violation, which in this case is committed by a former restaurant worker, it certainly has legal implications that are binding and worthy of accountability, namely in the form of: criminal and civil threats which can also be resolved using arbitration settlement methods or other alternative dispute resolution institutions in accordance with regulatory provisions legislation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI SUATU BARANG ATAU JASA YANG DIIKLANKAN SECARA ONLINE
Tujuan dari adanya penuliisan artikel ini adalah untuk menggali lebih dalam terkait dengan kepahaman tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak consumen, yakni khususnya dalam konteks mendapatkan informasi yang benar dari suatu produk barang dan/atau jasa yang diiklankan secara online. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini memberikan kerangka ilmiah yang sesuai umtuk memahami dan menganalisis isu hukum yang akan dikaji, dengan mengacu pada prinsip-prinsip, doktrin, dan norma hukum yang berlaku. Dan selain itu penelitian ini juga mengandalkan tinjauan pustaka, dengan meneliti peraturan hukum, literatur, dan beberapa artikel terkait. Hasil dari penelitian ini yakni berfokus pada suatu produk hukum yang menjadi dasar hukum terkait dengan perliindungan consumen, yang termuat dalam Undng-undang Nomor. 8 Tahun 1.999 tentang Perlindungan Konsumen, yang juga dikenal sebagai UUPK. Di dalam UUPK ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan beberapa hak dan kewajiban dari konsumen serta pelaku usaha. Hal tersebut sudah dijelaskan secara tegas didalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Dan apabila terdapat hal yang merugikan dalam hal ini terkait dengan pemenuhan hak konsumen, seperti halnya peristiwa yang sering kita jumpai adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar atau akurat dalam iklan suatu produk, maka yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku usaha, selaku pihak yang mengiklankan suatu produk barang dan/atau jasa. Mengenai hal tersebut juga sudah diatur secara jelas di dalam ketentuan Pasal 8 UUPK. The aim of this article is to explore further the understanding of legal protection for consumer rights, particularly in the context of obtaining accurate information about a product or service advertised online. In this study, the author chooses to utilize the normative research method as the primary approach. This method provides a suitable scholarly framework for comprehending and analyzing the legal issues under scrutiny, drawing upon applicable principles, doctrines, and legal norms. Additionally, the study relies on a literature review, examining legal regulations, literature, and several related articles. The outcome of this research is focused on a legal instrument that serves as the foundation for consumer protection, as outlined in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, also known as UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Within UUPK, there are provisions pertaining to various rights and obligations of consumers and businesses, clearly stipulated in Article 4 and Article 5. In cases where there are adverse effects regarding the fulfillment of consumer rights, such as the common occurrence of consumers' rights to receive accurate information in product advertisements, the responsible party is the business entity advertising the product or service. This responsibility is also clearly defined in Article 8 of UUPK.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG BAGI USAHA WARUNG MAKANAN DI DESA BATUAN KABUPATEN GIANYAR
Studi ini bertujuan mengeksplorasi proses implementasi perlindungan rahasia dagang di Indonesia, khususnya dalam salah satu usaha warung makanan di Desa Batuan, Kabupaten Gianyar, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui selama proses implementasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara lapangan langsung dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Rahasia Dagang telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan rahasia dagang, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga rahasia dagang merupakan salah satu hambatan utama. Studi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha serta penegakan perjanjian kerahasiaan yang lebih ketat untuk menjaga rahasia dagang. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi kelemahan dalam implementasi perlindungan rahasia dagang, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di Indonesia. One food stall firm in Batuan Village, Gianyar Regency, Indonesia, sought to create trade secret protection, and this research aims to provide insight on the problems they experienced. The empirical method was used in this study, which obtained primary data through field interviews and evaluated it using qualitative approaches. The results show that there are still many hurdles to implementing the Trade Secrets Law, even though it has established a clear legal framework to protect trade secrets. Companies' failure to understand or appreciate the significance of trade secret protection is a big issue. The study's results stress the importance of businesses understanding trade secret regulations and the need to properly enforce confidentiality agreements. In addition to shedding light on the weaknesses of Indonesia's current trade secret protection system, this research also offers recommendations for improving the intellectual property laws of the nation.
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR ATAS WANPRESTASI OLEH DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN HAK TANGGUNGAN
Penelitian bertujuan sebagai upaya memperoleh pemahaman terkait kedudukan hukum kreditur atas hak tanggungan berdasarkan dari perjanjian kredit jika sewaktu-waktu debitur tidak dapat menjalankan kewajiban atau wanprestasinya. Sehubungan dengan UU No. 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan didefinisikan sebagai hak jaminan atas properti berupa tanah, yang bisa saja menyertakan atau tidak objek lain yang terintegrasi dengan tanah tersebut, bertujuan untuk memberikan jaminan terkait pembayaran utang dengan memprioritaskan kreditur tertentu di atas kreditur lainnya. Dalam praktik pemberian pinjaman, sering kali kreditur mengalami kerugian akibat ketidakmampuan pembayaran oleh debitur, yang dikenal dengan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal sifatnya, penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 menegaskan bahwa hak eksekusi terhadap jaminan tanah dan benda terkait diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya, dengan menggunakan prosedur eksekusi yang ditegaskan pada Pasal 20 UU Hak Tanggungan, kreditur diberikan keleluasaan dalam mengeksekusi objek Hak Tanggungan tanpa mesti mendahulukan mempunyai penetapan dari pengadilan. This research aims to gain an understanding of the creditor's legal power over mortgage rights based on a credit agreement if at any time the debtor is unable to carry out his obligations or defaults. In accordance with Law Number 4 of 1996, a mortgage is defined as a security right over property in the form of land, which may or may not include other objects integrated with the land, aimed at providing security related to debt repayment by prioritizing certain creditors over other creditors. In the practice of providing loans, creditors often experience losses due to the debtor's inability to pay, known as a default. Normative legal research is set as the research method. In terms of its nature, this research is an analytical descriptive study. The results show that Article 6 of Law No. 4 of 1996 confirms that the right of execution against land collateral and related objects is given to the holder of the Mortgage Rights in the event of default on the part of the debtor. Furthermore, by using the execution procedure emphasized in Article 20 of the Mortgage Rights Law, the creditor is given the flexibility to execute the object of the Mortgage Rights without having to prioritize having a determination from the court
PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PENYELESAIAN GAGAL BAYAR NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pokok bahasan penelitian mengenai langkah-langkah pemberian ganti rugi kepada nasabah asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransinya. Pembahasan ini akan diawali dengan jaminan kepastian hukum bagi nasabah asuransi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan diakhiri dengan penyelesaian atas permasalahan wanprestasi tersebut. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik hukum normatif, yaitu menggunakan metode penyelesaian masalah hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum normatif untuk menjelaskan permasalahan hukum. Metodologi penelitian ini menggunakan dua teknik yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, yaitu menggunakan metodologi hukum normatif dan metode penelitian yang berbeda untuk membahas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan, di luar pengadilan, dan dengan bantuan Otoritas Jasa Keuangan. This study's goal is to discuss the subject of reearch concerning the steps involved in compensating insurance clients who have experienced a default by their insurance company. This discussion will begin with the legal guarantee of legal certainty for insurance clients provided by the law and end with the resolution of the default issue. This study's research technique is normative law, which uses legal problem solving in compliance with relevant legal laws and normative legal theory to explain legal issues. The study's methodology employed two distinct techniques, namely the statute approach and the analytical approach, which employ different normative legal methodologies and research methods to address the problem formulation under investigation. The outcomes of This study demonstrates that the issue can be resolved in court, out of court, and with the Financial Services Authority's help.
AMBIGUITAS HUKUM BATASAN SESEORANG MENGUMUMKAN STATUS MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas frasa media massa dalam mekanisme pelaksanaan pengumuman status mantan narapidana dalam pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pedoman yang jelas dalam peraturan pelaksana mengenai pengumuman status mantan narapidana dalam pemilihan umum di Indonesia sehingga menyebabkan kekaburan yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme pengumuman status mantan narapidana dalam pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas dan harmonisasi dengan prinsip-prinsip pemilu untuk menghindari adanya penyimpangan kepentingan dalam pelaksanaan pemilu. This research aims to examine the ambiguity of the phrase mass media in the mechanism for announcing the status of ex-convicts in elections. The research method used is normative research with an approach to statutory regulations and court decisions. The research results show a lack of clear guidelines in implementing regulations regarding the announcement of the status of ex-convicts in general elections in Indonesia, resulting in ambiguity which often creates legal uncertainty regarding the mechanism for announcing the status of ex-convicts in elections. Therefore, it is necessary to update regulations that are stricter and harmonize with election principles to avoid any deviation from interests in the implementation of elections.
AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Waris Terhadap Pewarisan Penikahan Beda Agama dan Akibat Hukum Pembagian Harta Waris Beda Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia. Pendekatan undang-undang, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus adalah tiga macam teknik yang membentuk metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam karya ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya menjalankan agama yang berbeda tidak berhak atas warisan baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam karena perkawinan orang tua mereka batal dan ilegal menurut hukum nasional. Namun, ahli waris mungkin masih berhak atas warisan berdasarkan preseden pengambilan keputusan Mahkamah Agung, tetapi akan berbentuk Surat Wasiat Wajib; meskipun demikian, batasnya tidak boleh lebih tinggi dari sepertiga dari warisan. This study aims to investigate the legality of dividing inheritance among heirs belonging to various religions from the standpoint of Indonesian inheritance law. The statute approach, analytical approach, and case approach are the three sorts of techniques that make up the normative legal research method utilized in this work. The study's findings show that heirs whose parents practice different religions are not entitled to inheritance under either national or Islamic law because their parents' marriage is void and illegal under national law. However, heirs may still be entitled to inheritance under the Supreme Court's decision-making precedent, but it will take the form of a Required Will; nevertheless, the cap cannot be higher than one-third of the inheritance.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI PATEN MELALUI PERJANJIAN DI INDONESIA
Tujuan Penelitian Ini adalah “mengkaji tentang Perjanjian antara penerima lisensi (licensee) dan pemberi lisensi (licencor) disebut lisensi selama proses tersebut, penerima lisensi menerima otorisasi untuk menggunakan kekayaan intelektual (hak kekayaan intelektual) pemberi lisensi dari pemberi lisensi dengan imbalan uang tunai dan dalam keadaan tertentu menurut Lee dan Davidson, ada dua (dua) macam lisensi: lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif, pada hakekatnya perjanjian lisensi Paten mengacu dan tunduk pada syarat-syarat perjanjian yang dianut Negara Indonesia dalam KUH-Per saat ini, lisensi yang disebutkan dalam kontrak berbentuk kontrak atau perjanjian biasa; Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Normatif; Hasil analisis menunjukkan betapa penggunaan dalam perjanjian lisensi dapat menimbulkan ketidakseimbangan para pihak karena perjanjian pemberi lisensi tertentu mempunyai syarat-syarat yang merugikan penerima lisensi, apabila perjanjian lisensi dengan diberlakukan oleh pemberi lisensi paten (licencor) kepada penerima lisensi paten (licencee), maka diterapkan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perjanjian lisensi paten yang melanggar syarat subjektif akan batal (vernietigbaarheid); sebaliknya, suatu perjanjian lisensi paten yang melanggar syarat obyektif akan dianggap batal demi hukum (neitigbaarheid)”. “The purpose of this research is to examine the agreement between the licensee (licensee) and the licensor (licencor) called a license, during the process, the licensee receives authorization to use the licensor's intellectual property (intellectual property rights) from the licensor in exchange for cash and under certain circumstances, according to Lee and Davidson, there are two (two) types of licenses: exclusive licenses and non-exclusive licenses. In essence, the Patent license agreement refers to and is subject to the terms of the agreement adopted by the Indonesian State in the KUH-Per, currently, the license mentioned in the contract takes the form of an ordinary contract or agreement; The research method used is Normative Law research; The results of the analysis show how the use of standard contracts in licensing agreements can create an imbalance between the parties because certain licensor agreements have terms that are detrimental to the licensee, if a license agreement with a standard contract is enforced by the patent licensor (licencor) on the patent licensee (licencee), then repressive legal protection is applied. Patent license agreements that violate subjective terms will be void (vernietigbaarheid); conversely, a patent license agreement that violates objective terms will be deemed null and void (neitigbaarheid)”.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERCERAIAN KARENA PERBEDAAN AGAMA
Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci karena menggabungkan hubungan spiritual yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan ikatan jasmani. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, pernikahan antara keduanya menjadi batal demi hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan di balik dibolehkannya perbedaan agama sebagai alasan perceraian oleh Pengadilan Agama Badung, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di sana. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini; penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta aktual di lapangan yang diperoleh melalui penjelasan informan dan diperiksa menggunakan sentimen hukum yang sebenarnya atau sesuai dengan norma-norma masyarakat. Menurut temuan penelitian, Pengadilan Agama Badung menggunakan perbedaan agama sebagai alasan perceraian. Karena Negara Indonesia menjunjung tinggi konsep kebebasan beragama, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya sebenarnya tidak mengatur perpindahan agama (murtad) sebagai alasan pembubaran perkawinan. Padahal salah satu dasar gugatan cerai tercantum dalam Pasal 116 huruf k KHI, yakni salah satu pihak meninggalkan keyakinan agamanya (murtad). 2) Majelis hakim dalam perkara cerai Pengadilan Agama Badung sudah memuat faktor-faktor yang memaksa dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil suatu simpulan, seperti pada putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perceraian. Marriage is considered a sacred bond because it combines a spiritual relationship based on God Almighty with a physical bond. When a wife files for divorce from her husband, the marriage between the two becomes null and void. The purpose of this study is to determine the reasons behind the permission of religious differences as a reason for divorce by the Badung Religious Court, as well as the factors that are considered by the judge in deciding cases there. Empirical legal research is the type of research used in this study; this research is based on actual facts in the field obtained through informant explanations and examined using actual legal sentiments or in accordance with community norms. According to the research findings, the Badung Religious Court uses religious differences as a reason for divorce. Because the State of Indonesia upholds the concept of freedom of religion, the Marriage Law and its implementing regulations do not actually regulate conversion (apostasy) as a reason for dissolution of marriage. In fact, one of the grounds for a divorce suit is stated in Article 116 letter k of the KHI, namely that one party abandons his/her religious beliefs (apostasy). 2) The panel of judges in the Badung Religious Court divorce case has included compelling factors and reasons that can be used as a basis for drawing a conclusion, such as in the Badung Religious Court decisions Number 116 of 2014 concerning divorce.
FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIKAJI DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah fenomena “No Viral No Justice” menciptakan efisiensi dalam penyelesaian kasus atau justru mencerminkan standar ganda dalam penegakan keadilan. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji terkait penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menunjukkan bahwa kasus-kasus yang viral cenderung mendapat perlakuan berbeda dibandingkan kasus yang tidak viral, menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dan tanggungjawab media dalam menjaga integritas sistem peradilan, serta kesadaran kritis masyarakat dalam menyikapi informasi yang viral di media sosial. Penelitian ini membahas fenomena “No Viral No Justice” yang merujuk pada kebutuhan akan viralitas demi mendapatkan suatu Keadilan. Fenomena ini mengacu pada situasi dimana kasus-kasus hukum atau pelanggaran yang tidak mendapatkan perhatian publik melalui media sosial atau menjadi viral di internet cenderung tidak mendapatkan keadilan yang sama dengan kasus yang mendapat sorotan di media sosial. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap penerapan asas kepastian hukum, di mana penegakan hukum seharusnya berlaku secara konsisten dan tidak tergantung pada popularitas suatu kasus di mata publik. This study aims to explore whether the phenomenon of "No Viral No Justice" creates efficiency in resolving cases or reflects double standards in enforcing justice. The method that will be used in this study is the normative legal research method, this study examines the application of the principle of legal certainty in resolving legal cases which guarantees that the law must be clear, consistent, and predictable. This study also uses a conceptual approach which shows that viral cases tend to be treated differently than non-viral cases, creating gaps in law enforcement. The results of this study emphasize the importance of the professionalism of law enforcement officers and the responsibility of the media in maintaining the integrity of the justice system, as well as the critical awareness of the public in responding to information that goes viral on social media. This study discusses the phenomenon of "No Viral No Justice" which refers to the need for virality in order to obtain justice. This phenomenon refers to a situation where legal cases or violations that do not get public attention through social media or go viral on the internet tend not to get the same justice as cases that get the spotlight on social media. This raises concerns about the application of the principle of legal certainty, where law enforcement should apply consistently and not depend on the popularity of a case in the public eye.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA DI DENPASAR BARAT
Tujuan studi ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa laundry yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengguna jasa laundry yang dirugikan dengan kerusakan pakaian. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini yang selanjutnya dikembangkan dengan pendekatan undang-undang serta pendekatan fakta. Hasil studi memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa laundry masih belum umum untuk dilakukan karena seringkali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha akibat posisinya yang lemah, serta banyak konsumen di Denpasar Barat masih tidak memiliki jaminan atas hak-hak mereka, terutama ketika barang cucian mereka mengalami kerusakan. Sehingga demikian, pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen dan melaksanakan tanggung jawabnya searah dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen apabila konsumennya mengalami kerugian terutama akibat dari kelalaian pelaku usaha. Adapun tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha jasa laundry di Denpasar Barat mayoritas hanya berdasar pada klausula baku yang mereka buat atau nota pembayaran, sehingga ganti rugi kerusakan pakaian/barang cucian yang diberikan dirasa belum setimpal dengan kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa laundry. The aim of this study is to ascertain the legal protection that protects consumers of laundry service users who are adversely affected by the negligence of business actors and to examine the responsibility of business actors towards consumers of laundry services who suffer clothing damage. The article employs the empirical legal research method, which is further enhanced by a statutory and factual approach. The study's results indicate that consumer protection against the use of laundry services is not yet widespread. This is due to the weak position of consumers, who are often harmed by business actors. Additionally, many consumers in West Denpasar still lack guarantees for their rights, particularly when their laundry items are damaged. Therefore, business actors must be attentive to consumer rights and fulfil their responsibilities in complience with Article 19 of the Law on Consumer Protection. This includes compensating consumers for any losses they may suffer, particularly as a result of the negligence of business actors. Regarding the responsibilities of laundry service providers in West Denpasar, most of them only rely on standard clauses or payment receipts. As a result, the compensation provided for damage to clothes or laundry items is often insufficient to cover the losses incurred by consumers who use laundry services.
EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN POJOK MEDIASI “LINGGA MESANTHI ADYAKSA” DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI DESA SANDING
Tujuan Dari Penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan pojok mediasi dan efektifitas pembentukan pojok mediasi “Lingga Mesanthi Adyaksa” Di Desa Sanding. Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan penelitian di lokasi objek penelitian yang ditunjang oleh bahan hukum primer yakni jumlah sengketa pertanahan di Desa Sanding yang diperoleh melalui wawancara dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Pembentukan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adyaksa” didasarkan pada tidak aktifnya paralegal di Desa Sanding dikarenakan paralegal yang sudah lanjut usia serta beragam kendala yang akan diperoleh para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum jika memutuskan untuk membawa sengketa ke jalur litigasi atau Pengadilan. Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adyaksa” menyelesaiakan sengketa yang terdapat di Desa Sanding dengan menggunakan metode musyawarah, mufakat. Terdapat 2 sengketa pertanahan di Desa Sanding dengan masing-masing sengketa yakni wanprestasi dalam hal sewa-menyewa tanah serta overlaping tanah yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Sanding dengan membangun tembok yang mengambil sebagian dari badan jalan. Dua sengketa tersebut sudah berhasil diselesaikan oleh paralegal Desa Sanding di Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adyaksa” The purpose of writing this article is to find out the urgency of the formation of the mediation corner and the effectiveness of the formation of the mediation corner "Lingga Mesanthi Adyaksa" in Sanding Village. The writing of this article is carried out by empirical legal research methods with a factual approach and a legislativeapproach by conducting research at the location of the research object supported by primary legal materials, namely the number of land disputes in Sanding Village obtainedthrough interviews and secondary legal materials obtained through literature studies. Based on the results of the research, the establishment of the Mediation Corner "Lingga Mesanthi Adyaksa" is based on the inactivity of paralegals in Sanding Village due to elderly paralegals and various obstacles that will be obtained by the parties to the dispute to obtain benefits, justice and legal certainty if they decide to bring the dispute to the litigation channel or the Court. The Mediation Corner "Lingga Mesanthi Adyaksa" resolves disputes in Sanding Village using the method of deliberation and consensus. There are 2 land disputes in Sanding Village with each dispute being default in terms of land lease and land overlapping carried out by one of the residents of Sanding Village by building a wall that takes part of the road body. The two disputes have been successfully resolved by the paralegals of Sanding Village at the Mediation Corner "Lingga Mesanthi Adyaksa"
KONSEP PENERAPAN TRADEMARK COEXISTENCE AGREEMENT DALAM PERADILAN NIAGA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam konteks peradilan khusus untuk perkara mengenai kekayaan intelektual, serta mengetahui bagaimana konsep penerapan coexistence agreement dalam peradilan niaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, metode hukum normatif karena terdapat pembahasan langsung dalam Undang-Undang Tentang Merek. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak atas merek dilakukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga dan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal alternatif penyelesaian sengketa, trademark coexistence agreement dapat dijadikan sebagai suatu instrumen akhir sebagai pedoman para pihak untuk dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. This study aims to determine the forms of dispute resolution in the context of special courts for cases concerning intellectual property as well as the concept of implementing a coexistence agreement in commercial courts as an alternative resolution of trademark disputes. This study was conducted using a normative legal research method with a statutory approach, a normative legal method, because there is a direct discussion in the Law on Trademarks. The results of the study indicate that the resolution of trademark rights disputes is carried out by filing a lawsuit in the Commercial Court and through alternative dispute resolution. In terms of alternative dispute resolution, a trademark coexistence agreement can be used as a final instrument as a guideline for the parties to be implemented based on the principle of freedom of contract.
PERAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji menganai peran Lembaga permasyarakatan dalam membantu proses pnyidikan pada perkara Tindak pidana anak, dimana peran ini perlu diketahui karena anak merupakan seseorang yang butuh untuk didampingi dalam setiap proses hukum yang mengenai dirinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil dari penelitian ini diketahui percaya karena anak-anak berada dalam kondisi rentan, maka penanganan terhadap mereka harus berbeda dibandingkan orang dewasa. Anak sebenarnya membutuhkan nasehat, bantuan, dan pengawasan orang tua antara lain karena emosinya yang masih labil dan mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, aspek yang paling esensial untuk dicermati adalah bahwa anak-anak tidak boleh terkena upaya penahanan (Ultimum Remedium). Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan pedoman khusus dalam penanganan perkara di bawah umur (SPPA). The purpose of this study is to examine the role of Correctional Institutions in assisting the investigation process in cases of child crimes, where this role needs to be known because children are someone who needs to be accompanied in every legal process concerning them. This study uses a normative legal method by applying two approaches, namely the statute approach and the analytical approach. The results of this study are known to believe that because children are in a vulnerable condition, their handling must be different from adults. Children actually need advice, assistance, and parental supervision, among other things because their emotions are still unstable and easily swayed. Therefore, the most essential aspect to note is that children should not be subject to detention efforts (Ultimum Remedium). Regarding the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 11 of 2012 provides special guidelines for handling cases of minors (SPPA).
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
PENGARUH PEMBENTUKAN POJOK MEDIASI LINGGA MESANTHI ADHYAKSA DALAM MENANGANI KONFLIK PERCERAIAN
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Sanding. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris yang mengedepankan pendekatan faktual, dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, didukung oleh data hukum primer mengenai jumlah sengketa perceraian di Desa Sanding yang diperoleh melalui wawancara, serta data hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Artikel ini membahas pentingnya pembentukan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” dan efektivitasnya dalam konteks penyelesaian perkara di Desa Sanding. Pembentukan Pojok Mediasi ini dilatarbelakangi oleh tidak aktifnya paralegal di desa tersebut, yang disebabkan oleh usia lanjut paralegal dan berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” menyelesaikan sengketa di Desa Sanding dengan mediasi. Terdapat dua kasus perceraian yang terjadi di Desa Sanding dan kedua sengketa tersebut telah berhasil diselesaikan oleh paralegal di Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa”. The purpose of writing this article is to evaluate the effectiveness of the Mediation Corner “Lingga Mesanthi Adhyaksa” in resolving divorce disputes in Sanding Village. This research was conducted using an empirical legal method that emphasizes a factual approach, by conducting direct observation at the research location, supported by primary legal data regarding the number of land disputes in Sanding Village obtained through interviews, as well as secondary legal data collected through literature studies. This article discusses the importance of the establishment of the “Lingga Mesanthi Adhyaksa” Mediation Corner and its effectiveness in the context of Sanding Village. The establishment of this Mediation Corner was motivated by the inactivity of paralegals in the village, which was caused by the advanced age of paralegals and various obstacles faced by parties to disputes in seeking justice, certainty and expediency which are the functions of law. The Mediation Corner “Lingga Mesanthi Adhyaksa” resolves disputes in Sanding Village through mediation. There are two divorce cases that occurred in Sanding Village and both disputes have been successfully resolved by paralegals at the Mediation Corner “Lingga Mesanthi Adhyaksa”.